Pemerintah Bangun 500 Hunian Tetap Bagi Pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki 

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan, pemerintah sepakat untuk mempercepat pembangunan 500 unit hunian tetap bagi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur.

Demikian keputusan rapat koordinasi penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kamis (22/5).

Rapat tersebut juga menyepakati serangkaian langkah terpadu antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Sekalipun masyarakat telah menempati lokasi hunian sementara (huntara), melakukan evakuasi mandiri dan tinggal di tenda pengungsian, Kepala BNPB menegaskan bahwa masyarakat tetap berhak untuk tinggal di hunian tetap yang lebih aman dan layak. 

"Alhamdullilah, selama enam bulan terakhir ini huntara tahap I dan II sudah dihuni 450 kepala keluarga, dan ada fasilitas listrik, air bersih dan tengah dilanjutkan pembangunan huntara tahap III," ujar Suharyanto dikutip dari laman BNPB.

Baca juga: Gunung Lewotobi Laki-laki Berstatus Awas 

Namun, lanjut dia, huntara hanya sementara. Masyarakat berhak menempati huntap yang lebih aman dan lebih layak.

Suharyanto menyatakan, lokasi huntap telah ditetapkan di Noboleto dengan target sekitar 500 rumah yang akan dibangun. 

"Setelah sepakat dengan masyarakat setempat, kita sudah bisa melakukan pekerjaan pembangunan huntap sesuai tugas dan fungsi masing-masing," pungkas Suharyanto.

Berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Gunung Lewotobi Laki-Laki telah dinaikkan dari Level III (siaga) menjadi Level IV akibat erupsi yang terjadi pada 18 Mei 2025 lalu. Suharyanto menyampaikan, masyarakat harus melakukan relokasi di luar radius tujuh kilometer dari pusat aktivitas gunung.

"Melihat kronologis dan perkembangan situasi Gunung Lewotobi Laki-Laki, tidak ada alternatif lain selain evakuasi dan relokasi masyarakat ke tempat yang lebih aman," tutur Suharyanto. 

"Statusnya tidak pernah turun sampai ke Level II, maka pilihan terbaik adalah hidup berdampingan namun dalam radius yang aman," imbuh.

"Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun akses jalan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman membangun hunian berserta lingkungannya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga telah memperjelas peraturan dan legalitas yang harus dipenuhi serta untuk kebutuhan fasilitas air bersih dan listrik akan didukung oleh Badan Geologi, Balai Besar Wilayah Sungai, PLN dan unsur lembaga lainnya," jelas Suharyanto.

Selain itu, Suharyanto menambahkan bahwa rumah contoh juga sudah dibangun agar masyarakat dapat melihat langsung serta mempertimbangkan untuk relokasi ke huntap atau relokasi mandiri sesuai radius aman yang telah ditentukan. 

“Kami pastikan tidak ada warga yang kembali ke zona bahaya. Semua akan direlokasi ke wilayah aman dan layak huni. Pemerintah bekerja sama, bahu-membahu untuk mempercepat penyelesaian relokasi ini,” ungkap Kepala BNPB.