Pemda Wajib Bentuk Unit Layanan Disablitas

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong pemerintah daerah untuk memastikan terbentuknya Unit Layanan Disabilitas (ULD). 

ULD merupakan institusi yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Pembentukan ULD diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan ULD ini untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang inklusif di tingkat dasar dan menengah," ujar Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDDasmen) Kemendikbudristek, Iwan Syahril, dalam Perayaan Hari Down Syndrome Sedunia di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kamis (28/3).

Dia menjelaskan, ULD memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Memberi pendampingan belajar bagi siswa disabilitas, hingga menyediakan media pembelajaran yang dibutuhkan siswa disabilitas.

"Saat ini angkanya terus bergerak semakin besar, sudah lebih dari 50% dari pemda kita. Ini maksudnya kabupaten/kota dan provinsi," tambah Iwan.

Tak hanya membentuk ULD, dia ingin pemda mengaktivasi dan menyediakan anggaran untuk ULD. Sehingga, fungsi ULD bisa benar-benar berjalan.

Nantinya, ULD bisa dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan di pemerintah daerah yang bersangkutan. Orang tua yang perlu bantuan terkait pendidikan anak disabilitas juga dapat menghubungi ULD.

Iwan menyebutkan, peringatan Hari Down Syndrome Sedunia Tahun ini mengangkat tema "Kita Istimewa". Diharapkan, dukungan terhadap anak-anak dengan disabilitas ibisa membuat mereka lebih percaya diri dan berdaya.

"(Kita berharap) mereka dapat terus belajar menggali potensi mereka dan bersemangat untuk mencapai mimpi-mimpi mereka," tutup dia.

Powered by Froala Editor