Selamat

Sabtu, 19 Juni 2021

POLITIK

10 Juni 2021|13:11 WIB

PAN Kritik Pasal Penghinaan Lembaga Negara Di RKUHP

DPR yang diisi wakil rakyat membutuhkan banyak kritik untuk memperbaiki kinerja

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageIlustrasi DPR. Antarafoto

JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN, Zainuddin Maliki, mengkritik adanya delik pasal penghinaan lembaga negara, termasuk DPR dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut dia, adanya kritik seharusnya dijadikan introspeksi untuk meningkatkan kinerja.

"Kami dari Fraksi PAN terbuka untuk menerima kritik. DPR yang diisi wakil rakyat, justru membutuhkan banyak kritik untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja," ujar Zainuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6).

Ia menegaskan, sebagai partai yang lahir sejak reformasi, PAN berkomitmen untuk merawat dan menjaga kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi. Karena itu, bagi PAN kritik seharusnya dijawab dengan peningkatan kinerja bukan ancaman penjara.

"Sekali lagi, bagi PAN kritik akan diterima dan kita jawab dengan peningkatan kinerja bukan dengan ancaman penjara," tegas Wakil Sekretaris Jenderal PAN ini.

Untuk itu, ke depannya Zainuddin meminta masih diperlukan kajian mendalam dan saksama dalam perumusan RKUHP. Khususnya terhadap pasal-pasal kontroversial seperti penghinaan kepada lembaga negara ini.

Ia khawatir, jika dibiarkan pasal tersebut bisa berpotensi menjadi pasal karet yang dijadikan objek politisasi dan alat kriminalisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Jangan sampai menjadi pasal karet yang mencederai demokrasi. Harus kita rawat demokrasi ini," tutur Anggota Komisi X DPR RI ini.

Diketahui, Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) membuka peluang menjerat orang yang menghina lembaga negara seperti DPR. Ketentuan itu diatur dalam sejumlah pasal di BAB IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara diatur sejumlah ketentuan.

Salah satunya Pasal 353 yang berbunyi setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 denda sebanyak Rp10 juta.

Penghina lembaga negara lewat media sosial juga bisa dijerat pidana. Bahkan, ancamannya lebih tinggi, yaitu dua tahun penjara dengan ancaman denda Rp50 juta yang tertuang dalam Pasal 354.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA