Ombudsman Tegaskan Pelayanan Publik Mesti Inklusif

JAKARTA - Ombudsman menegaskan pelayanan publik mesti inklusif atau diberikan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok marjinal. 

Anggota Ombudsman, Dadan Suharmawijaya menekankan agar jangan ada satu pun warga terlewatkan dari pelayanan pemerintah.

"Ada istilah no one left behind, tidak boleh ada yang terlewat dari pelayanan pemerintah, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga miskin," ucap Dadan dikutip dari Antara, Selasa (23/9).

Dadan mengingatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan fondasi pelayanan dasar yang harus dimiliki setiap warga negara.

Apabila tidak memiliki keduanya, kata dia, masyarakat bisa kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial.

Dia mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan "jemput bola" yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat hingga pelosok.

Pelayanan dimaksud mulai dari mendatangi desa-desa terpencil, pulau tanpa listrik dengan memanfaatkan tenaga surya, hingga mengendarai motor ke pedalaman demi memastikan warga memperoleh identitas kependudukan.

Kendati demikian, Dadan menyinggung masih adanya ketimpangan pelayanan publik di Indonesia mencontohkan, meski iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah ditetapkan sama, warga perkotaan lebih mudah mengakses rumah sakit besar. Sementara, masyarakat di daerah terpencil kerap kesulitan meski sudah membayar kewajiban yang sama.

“Sering kali masyarakat daerah justru subsidi masyarakat kota,” ujarnya.

Meski begitu, dia menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir langsung bersama masyarakat dalam kegiatan tersebut untuk bisa melihat langsung pelayanan dan kehidupan masyarakat.

Ombudsman hadir untuk mengawasi pelayanan publik agar program pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat.