Ombudsman Dorong Pengangkatan CASN 2024 Secara Bertahap

JAKARTA - Ombudsman RI mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk tidak memaksakan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran 2024 secara serentak. 

Sebagai exit-strategy, pemerintah justru diharapkan Ombudsman dapat menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN TA 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial.

Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng menuturkan, sebanyak 207 instansi dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya.

"Kemenpan RB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus, tanpa harus dilakukan sekaligus (serentak)," ujar Robert menegaskan, seperti dilansir Antara, Rabu (12/3).

Ombudsman juga berharap perbedaan tafsir atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah bisa segera diselesaikan.

Oleh karenanya, dirinya berpendapat perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR dengan pemerintah, sehingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atasnya.

Hal tersebut disampaikan Robert penting untuk memastikan kondusifnya situasi yang relatif kompleks saat ini, dan dapat berdampak positif kepada upaya penyelesaian permasalahan penundaan pengangkatan CASN TA 2024.

Robert juga meminta pemerintah menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN 2024. Upaya tersebut perlu dilakukan sebagai jaminan kepastian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mengenai pengangkatan CASN 2024.

"Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk CPPPK," ujar Robert.

Dirinya menyampaikan, penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik. CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansinya masing-masing.

Ia mencontohkan ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan terganggunya layanan kesehatan.

Potensi Maladministrasi
Seiring berjalannya dinamika seleksi CASN TA 2024, Ombudsman telah menerima konsultasi dan pengaduan dari para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Namun sesuai mekanisme kerja Ombudsman, kata dia, para peserta seleksi diarahkan untuk melapor terlebih dahulu ke instansi terkait, yakni Kemenpan RB dan BKN.

"Sementara ini sebagai bagian dari tugas pengawasan, Ombudsman memberikan penyataan sebagai bahan evaluatif bagi pemerintah," tuturnya.

Selain menerbitkan regulasi demi kepastian pengangkatan CASN, Ombudsman juga mengusulkan agar pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan CASN tersebut.

Pasalnya, Robert menilai selain terdapat dampak terhadap pelaksanaan layanan publik, ada pula potensi malaadministrasi pelayanan bidang kepegawaian (CASN).

Baca juga: Pengangkatan CASN Ditunda, Menpan RB Ungkap Alasannya

Untuk itu, ia berharap pemerintah perlu memikirkan pendekatan solutif guna mengatasi penundaan pengangkatan yang berlarut, seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan berbagai opsi lainnya.

Demi akuntabilitas publik, Ombudsman pun meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN TA 2024.

Menurutnya, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar tidak mengganggu kondisi perekonomiannya, serta tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan menjadi pengangguran sementara.

Di sisi lain, Ombudsman mengimbau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau laporan atas malaadministrasi melalui berbagai kanal resmi di kantor pusat dan berbagai kantor perwakilan Ombudsman di 34 propinsi.

Jalur mekanisme kelembagaan resmi tersebut menjadi pilihan utama dalam memperjuangkan akses keadilan administrasi (administrative-justice) dan ekspresi hak demokrasi warga.