Selamat

Senin, 8 Agustus 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

06 Agustus 2022

10:26 WIB

Nomor 22 Untuk UU Pemasyarakatan

Menguatkan pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana.

Editor: Leo Wisnu Susapto

Nomor 22 Untuk UU Pemasyarakatan
Ilustrasi penjara. Ist.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada Rabu, 3 Agustus 2022. Sebelumnya, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemasyarakatan menjadi UU pada Rapat Paripurna ke-28 masa persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel, pada 7 Juli 2022.

Pasal 97 UU 22 Tahun 2022 ini tertulis, saat mulai berlaku, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian penjelasan UU 22 Tahun 2022 menguraikan, UU ini dibentuk untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia yang dianut UU 12 Tahun 1995. Yakni, konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Serta memperkuat konsep keadilan restoratif dalam UU Nomor 11 Tahun tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.

Pemerintah menyatakan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu untuk penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Mulai tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. 

Penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dalam sistem pemasyarakatan. Sistem ini untuk menjamin pelindungan hak tahanan dan anak. Serta, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga, mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Sehingga, dengan UU ini, pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Namun, sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER