c

Selamat

Kamis, 6 November 2025

NASIONAL

29 Oktober 2025

11:39 WIB

Muhaimin Optimistis Anggaran Perlinsos 2026 Rp1.000 Triliun

Anggaran perlinsos saat ini Rp508 triliun bisa didapat dari sisa uang negara hasil efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Editor: Leo Wisnu Susapto

<p>Muhaimin Optimistis Anggaran Perlinsos 2026 Rp1.000 Triliun</p>
<p>Muhaimin Optimistis Anggaran Perlinsos 2026 Rp1.000 Triliun</p>

Ilustrasi bantuan sosial. AntaraFoto/Prasetia Fauzani .

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar optimistis, jumlah anggaran pelindungan sosial (Perlinsos) bisa ditambah menjadi Rp1.000 triliun pada 2026 untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

"Hari ini (anggaran Perlinsos) Rp508 triliun. Idealnya dengan efisiensi, dengan mengubah orientasi, menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran kita bisa yakin tahun kedua ini Rp1.000 triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat," kata Menko Muhaimin di Jakarta, Rabu (29/10).

Menurut dia, penambahan anggaran Perlinsos salah satunya bisa didapat dari sisa uang negara hasil efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, anggaran Perlinsos ditetapkan sebesar Rp508,2 triliun. Angka ini meningkat 8,6% dibanding tahun 2025 sebesar Rp468,1 triliun.

Baca juga: Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2026 Meningkat Jadi Rp508,2 Triliun 

Muhaimin atau biasa disapa Cak Imin ini menjelaskan selama ini anggaran Perlinsos masih terbatas pada bantuan jangka pendek atau karitatif, seperti untuk bansos sembako.

Sementara, paradigma negara saat ini adalah pemberdayaan yang mengedepankan bantuan produktif untuk mewujudkan kemandirian masyarakat miskin secara berkelanjutan.

"Setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat," sebut dia.

Paradigma baru tersebut sesuai dengan amanat Presiden Prabowo kepada Kemenko PM, yakni memutus mata rantai kemiskinan dan menciptakan bangsa yang berdikari.

Selain itu, presiden juga mengamanatkan agar Kemenko PM menegakkan ekonomi konstitusi dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya negara untuk memajukan kehidupan orang miskin.

"Kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus terus bersinergi agar pemberdayaan maksimal, pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan anggaran yang ada," kata Menko PM.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar