Moeldoko Harap Masyarakat Tak Khawatirkan Revisi UU TNI

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko minta masyarakat tidak terlalu mengkhawatirkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Hal itu disampaikannya mengomentari keberadaan Revisi UU TNI yang dinilai bermasalah.

"Saya pikir semua dari kita ikut mengawal, ikut melihat perkembangannya. Saya selalu mengatakan masyarakat jangan terlalu kuatir bahwa TNI akan kembali, enggak," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/7).

Moeldoko menjelaskan, TNI ingin profesional seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Karenanya, TNI harus diperkuat.

"Jadi tolong enggak usah terlalu berlebihan untuk khawatir. Bahwa kami para TNI berkomitmen betul-betul ingin menjadi professional," ucapnya.

"Kalau dulu masyarakat yang menginginkan TNI profesional, sekarang justru TNI yang menginginkan, jadikan kami prajurit yang profesional. Syaratnya apa? Supaya kebutuhan alutsistanya dilengkapi, kesejahteraannya juga diperbaiki. Jadi, menurut saya tidak perlu berlebihan menyikapi itu," sambung mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko memastikan pihaknya juga ikut mengawal pembahasan RUU TNI. Dia memastikan, TNI akan selalu netral dan tidak kembali kepada masa Orde Baru.

"Karena di dalam reformasi internal TNI itu ada 3, ya. Satu, struktur. Struktur yang berkaitan dengan dwifungsi itu tidak ada. Jadi itu sudah selesai. Berikutnya, doktrin, begitu UU nya seperti itu, doktrin ke bawahnya mengikuti tidak ada lagi aneh-aneh," katanya.

Berikutnya reformasi yang ketiga adalah kultural. Menurut Moeldoko hal ini sedang terus berjalan. 

"Karena apa? Karena, ya, masalah kultur ini, kan, enggak begitu saja mudah dirombak. Apa diubah, ini perlu waktu. Nah, konsistensi TNI untuk menuju ke sana tidak pernah bergeser," tutupnya.

Moeldoko juga menanggapi rencana yang memperbolehkan TNI berbisnis melalui Revisi UU TNI. Ia ingin TNI harus tetap profesional.

"Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh berbisnis. Berarti, mana urusan kerjaannya? TNI profesional. Jangan bergeser dari itu. Nggak ada lagi bergeser dari itu," ucapnya.

Mantan Kepala Staf Ankatan Darat (KSAD) ini lalu mempertanyakan konsep TNI berbisnis itu dalam bentuk apa. Sebab, dahulu ada anggota TNI aktif yang memiliki yayasan cenderung digunakan untuk alat bisnis.

"(Sekarang) tidak ada lagi di TNI," tutupnya.