Menteri P2MI-Kapolri Bentuk Desk Cegah Pekerja Migran Ilegal

JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan, akan membentuk desk pekerja migran Indonesia Ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Desk ini akan bertugas untuk mencegah adanya upaya pengiriman pekerja migran ke luar negeri secara ilegal, juga akan mencegah dan memberantas praktik perdagangan orang.

"Jadi, kami akan memperkuat desk. Jadi kita akan bentuk desk khusus PMI unprocedural dan TPPO. Jadi nanti di sini akan ada tim kami dari kementerian maupun tim beliau yang nanti akan ikut menangani unprocedural dan TPPO," katanya usai melangsungkan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Mabes Polri, Kamis (9/1).

Menurut Abdul, praktik perdagangan orang sudah terjadi selama bertahun-tahun, karena itu harus ada upaya konkret pencegahan. Sebab para korban kerap menjadi objek eksploitasi hingga perbudakan.  

"Saat ini, bagaimana bersama-sama menyelamatkan, melindungi warga kita dalam hal mereka dipastikan tidak mengalami atau meminimalisir lah perlakuan-perlakuan tidak adil, eksploitasi, bahkan cenderung ke perbudakan modern yang ada di luar negeri," kata Abdul.

Sementara itu, Kapolri memastikan, Polri akan mendukung upaya Kementerian untuk memberantas pengiriman TKI ilegal dan perdagangan orang. Polri dipastikan siap akan melakukan penegakan hukum terkait desk tersebut.

"Jadi tentunya kami sangat mendukung penuh terkait dengan tindak lanjut dari rencana pembentukan desk ataupun Satgas TPPO," kata Kapolri.

Jenderal bintang empat ini menyatakan, desk itu rencananya akan beroperasi setiap hari untuk menerima aduan dan laporan terkait TPPO maupun pekerja migran ilegal.

Untuk memaksimalkan pemberantasan dan pencegahan ini, Polri juga akan meningkatkan kerja sama untuk melakukan sosialisasi agar ada masyarakat yang jadi korban lagi.

"Tentunya juga bagaimana kita bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait dengan bagaimana memikirkan nasib masyarakat kita yang sudah terlanjur kemudian terjebak dalam sindikat ataupun terlanjur berangkat melalui jaluran prosedural," tandasnya.