Menteri HAM Lebih Percaya PBNU Kelola Tambang Dibanding Perusahaan Internasional

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia (HAM) Natalius Pigai mengaku lebih percaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam mengelola tambang dibanding perusahaan internasional. Salah satu alasannya, karena PBNU mengerti nilai-nilai agama.

“Saya tidak ragu, karena mereka memiliki dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, memuliakan Tuhan,” jelasnya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Hal lainnya yang membuat dia yakin dengan PBNU adalah karena menghormati dan memiliki cara pandang HAM.

Salah satu cara pandang itu adalah deklarasi Kairo pada 1990 tentang HAM dalam Islam. Deklarasi ini dibuat oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Kemudian, menurutnya, PBNU dianggap sangat paham tentang berbagai deklarasi HAM internasional. 

Maka dari itu, Pigai mengaku yakin PBNU bisa mengelola dan membangun iklim usaha pertambangan yang disemangati dijiwai oleh nilai-nilai HAM.

“Saya ragu justru yang perusahaan-perusahaan internasional yang kelola di Indonesia,” ujar Pigai.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memastikan PBNU memenuhi standar pengelolaan dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan seiring dengan telah diperoleh izin tentang wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

"Insyaallah semua standar pengelolaan dampak lingkungan dari penambangan itu akan dipenuhi oleh NU nantinya, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah," ujarnya, Senin (13/1).