Menko Yusril Jamin Pemerintah Respons Tuntutan 17+8

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan merespon positif 17+8 tuntutan rakyat yang dirangkum usai aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.

Yusril memastikan, pemerintah tidak akan mengabaikan tuntutan yang sudah dilontarkan peserta aksi unjuk rasa itu. Terlebih, pemerintah mendapatkan amanat dari rakyat.

"Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespon positif apa yang menjad tuntutan dan keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu," jelas Yusril, dalam keterangannya, Kamis (4/9).

Tuntutan rakyat soal bidang hukum dan HAM, papar Yusril dipastikan pemerintah akan menegakkan serta menjalankan hukum dengan adil, transparan dan menjunjung tinggi HAM.

Terlebih, arahan Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar apparat mengambil langkah hukum yang tegas bagi siap saja yang melanggar hukum.

Presiden juga telah memberikan arahan agar masyarakat yang berunjuk rasa tidak akan diganggu oleh siapapun. Sebab, demo merupakan hak rakyat untuk mengemukakan pendapat dan aspirasi.

"Yang ditindak tegas adalah mereka yang melanggar hukum, yang melakukan pembakaran, perusakan, penjarahan dan mereka yang menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan," tambah Yusril.

Meski demikian, Yusril menyebut bagi mereka yang disangka melakukan pelanggaran hukum, berbagai hak asasinya tetapi dilindungi dan disertai penegakan hukum yang transparan.

"Mereka harus menjalani pemeriksaan sesuai hukum acara, berhak didampingi penasihat hukum dan berhak dierlakukan engan mengedepankan sas praduga tak bersalah. Kalau hal-hal seperti ini dilanggar maka tindakan hukum yang tegas juga akan dilakukan terhadap apara penehak hukum itu sendiri. Komitmen ini sangat penting agar keadilan ditegakan," lanjut Yusril.

Untuk memastikan penegakan hukum yang adil, Yusril telah berkoordinasi kepada seluruh aparat penegak hukum.

Salah satunya, Menteri HAM Natalius Pigai. Dia telah membentuk tim pengawasan untuk memantau dan memastikan aparat penegak hukum bertindak sesuai norma HAM.

Kemenko Kumham Imipas juga memberi kesempatan kepada Komisi Nasional (Komnas) HAM untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan, mengumpulkan data, dan menerima laporan rakyat apabila ada tindakan aparat yang diduga melanggar HAM selama unjuk rasa berlangsung sampai akhir Agustus yang lalu.