Selamat

Rabu, 1 Februari 2023

NASIONAL

26 Januari 2023

08:39 WIB

Menkes Akui Turut Bersalah Akan Kasus Gagal Ginjal Akut

Menkes akui turut bersalah meski pengawasan obat menjadi wewenang BPOM.

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

Menkes Akui Turut Bersalah Akan Kasus Gagal Ginjal Akut
Menkes Budi Gunadi Sadikin. Antara Foto/Muhammad Adimaja.

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyatakan turut bersalah akan kasus gagal ginjal akut pada anak (GGAPA) yang menyebabkan 200 anak meninggal. Dia sampaikan akan bertanggung jawab menyelesaikan persoalan kasus GGAPA ini dan dampak lainnya.

"Saya sudah bilang, apapun yang sudah terjadi ini saya bertanggung jawab. Saya akui, saya salah," ujar Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1) malam.

Walaupun leading sector dalam pengawasan obat ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Budi mengaku juga terlibat langsung sejak awal kasus GGAPA terjadi. 

Dia menuturkan, saat kasus ini sedang tinggi, Menkes melihat satu tempat tidur diisi sampai tiga bayi. 

Karena itu, dia langsung berjanji akan menggratiskan pengobatan penyakit GGAPA di seluruh rumah sakit pemerintah. 

Menurut dia, instruksi itu sudah dia sebarkan ke tiap rumah sakit. Namun, sejauh ini, lanjut dia, belum dilaksanakan.

Di sisi lain, Budi akan memberikan santunan kepada para korban, baik yang meninggal dan yang masih dirawat di rumah sakit. Meskipun, kata dia, Kemenkes bukan menjadi pihak yang bisa memberikan santunan atau bantuan.

"Saya sudah koordinasi, tapi memang mungkin salah saya, saya tidak follow up. Tapi saya tidak lari dari tanggung jawab. Saya janji kejar lagi soal santunan ini kita cari cara lain kalau tidak bisa cepat," papar dia.

Pada rapat Komisi IX DPR bersama Kemenkes ini dengan agenda membahas soal anggaran, omnibus law Kesehatan dan GGAPA. 

Khusus soal GGAPA, pembahasannya berlangsung lima jam lebih dengan beberapa poin kesimpulan.

Pertama, Komisi IX DPR mendesak Kemenkes untuk bertanggung jawab dengan melakukan investigasi secara tuntas, transparan dan objektif soal kasus GGAPA ini.

Kedua, Komisi IX DPR meminta Kemenkes memberikan santunan kepada para keluarga korban GGAPA sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, menjamin pengobatan bagi korban yang masih dirawat sampai sembuh.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menyatakan prihatin mendengar cerita keluarga para korban GGAPA. Contohnya ada seorang ibu bernama Desi yang suaminya seorang satpam.

Suaminya setiap hari berangkat kerja ke Cikarang dan pulang ke RSCM menggunakan sepeda motor untuk menemani anak perempuannya di rumah sakit selama lima bulan terakhir ini dirawat.

Padahal, menurut Saleh anggaran Kemenkes yang tidak terserap sekitar Sembilan triliun rupiah pada 2022 bisa dialokasikan untuk membantu para korban GGAPA ini.

"Berdosa pak, ada anggaran enggak terpakai, paling berapa miliar ini kalau dikelola dengan benar untuk membantu korban GGAPA," cetus Saleh.

Dia meminta persoalan ini segera diselesaikan karena sudah berlangsung cukup lama dan ada banyak masyarakat yang terdampak. Saleh mengusulkan Menkes segera membuat permenkes sebagai legal standing memberi santunan atau menggratiskan biaya pengobatan.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER