Menhut Pastikan Luas Karhutla Menurun Di 2025

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan luas lahan yang terbakar selama satu tahun terakhir pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menurun sebanyak 163 ribu hektare.

Berdasarkan data yang dimilikinya, luas lahan yang terbakar pada tahun 2025 mencapai 213 ribu hektare. Sementara, luasan lahan yang terbakar pada tahun 2024 mencapai 376 ribu hektare.

"Terima kasih kepada Polri terkait karhutla tahun ini menurun berkat kerja sama," kata Raja Juli, di Mabes Polri, Jumat (24/10).

Raja Juli menjelaskan, penurunan luasan lahan karhutla ini tak lepas dari peran Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara sempat terjun langsung mengunjungi lokasi kebakaran dan memberikan arahan kepada petugas di lapangan untuk mempercepat penanganannya.

Selain itu, penurunan jumlah luasan karhutla ini juga berkat kerja sama antara kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, TNI-Polri terus membaik. Hali ini membuat penindakan karhutla lebih cepat.

Lalu, penindakan hukum yang dilakukan oleh Polri pun memberikan efek jera yang efektif kepada oknum masyarakat yang kerap membakar lahan. Terakhir, menurunnya jumlah lahan yang terbakar ini karena partisipasi masyarakat.

"Jadi orang yang main-main membakar lahan untuk memudahkan berkebun angkanya bisa ditekan dengan baik. Kami berterima kasih kepada Polri," tambah Raja Juli.

Sementara itu, Kapolri, jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan, sepanjang tahun 2025 Polri telah melakukan penegakan hukum terkait karhutla ini.

Hasilnya, Polri telah menetapkan 83 orang tersangka. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 47 orang tersangka. Para tersangka kedapatan membuka lahan dengan secara sengaja melakukan pembakaran.

"Ini yang membuat salah satunya selain proses pencegahan, preemtif, penindakan hukumnya juga dimaksimalkan," kata Kapolri.

Polri-Kementerian Kehutanan, kata Sigit, telah melakukan evaluasi dan analisa terkait program yang berhubungan dengan penanganan karhutla selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo. 

"Alhamdulillah, beberapa poin yang menjadi catatan kami dan kami lakukan perkuatan bagaimana kami melakukan revisi dan koreksi untuk tahun ini dan tahun depan," lanjut Kapolri.

Sigit menambahkan, Polri-Kementerian Kehutanan terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kebiasaan membuka lahan dengan kearifan lokal, meski hal ini dilindungi oleh Undang-undang Cipta Kerja.

"Tentunya ini harus dikontrol dengan baik. Pelaksanaan kearifan lokalnya diikuti dengan aturan. Bagaimana saat mau dilaksanakan dilaporkan terlebih dahulu, kemudian ditunggu sehingga tidak terjadi masalah," tambah Kapolri.

Kapolri pun mendorong agar perusahaan swasta turut membantu masyarakat yang mau membuka lahan pertanian. Setidaknya, perusahaan bisa memberikan alat yang mumpuni yang bisa digunakan oleh masyarakat, sehingga tidak mengandalkan pembakaran lahan.