Mendadak Desa

JAKARTA–Pertengahan Juni 2020, Rahman (29) bergegas berangkat ke kantor untuk mengikuti rapat penting. Info yang dia terima, agenda rapat adalah mengenai evaluasi.

Saat rapat, pihak manajemen tempatnya bekerja menyampaikan bahwa perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagian karyawannya. Saat itu juga, satu per satu karyawan yang terkena PHK disebutkan. Nahas. Rahman satu di antaranya. 

Rahman jelas terkejut. Dia tak menyangka bakal kena PHK. Padahal, sebelum rapat, manajemen memberikan apresiasi akan kinerja Rahman yang disebut bagus. Dua tahun sudah dia bekerja di tempat itu, untuk menghidupi istri dan seorang anak di Jakarta.

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, perusahaan tak membayar pesangon mereka yang terkena PHK itu. Alasannya, perusahaan merugi sejak pandemi covid-19 menyerang Indonesia. 

Tak mau lama dirundung bingung, Rahman melamar bekerja di tempat lain. Namun, Dewi Fortuna belum memihaknya. Pekerjaan tak kunjung didapat.

Satu pilihan agar keluarga bisa tercukupi adalah pulang ke kampung halamannya, di Desa Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dia alih profesi, mencoba peruntungan menjadi petani bawang.

“Kondisi inilah yang membuat saya memutuskan untuk pulang kampung. Karena hidup di Jakarta juga susah. Kerja pun enggak. Sebelum habis uangnya ya langsung pulang kampung,” kata Rahman, kepada Validnews, Senin (17/5).

Meski belum menuai hasil banyak, Rahman bersyukur. Dari Bertani ini, kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Profesi baru ini akan ditekuni sambil berharap, peluang untuk kembali bekerja di kota akan terbuka. 

Bram Bastian (32), tenaga penjual salah satu produsen tas ternama bernasib sama dengan Rahman. Lantaran tak ada pemasukan, perusahaan tempatnya bekerja terpaksa “gulung tikar”. Bram dan beberapa pegawai lainnya kena PHK juga tanpa pesangon. 

Selama tiga bulan, dia mencoba peruntungan. Lamaran sudah banyak dikirimkan. Namun, tak satu pun “nyangkut”. Akhirnya, dia memutuskan pulang kampung, ke Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. Di sana, ada lahan orang tua yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. 

Setelah enam bulan bercocok tanam, Bram akhirnya memutuskan untuk menetap. Dia tak mau lagi kembali ke ibu kota. 

Faktor Pemikat
Setahun belakangan, kisah seperti Rahman dan Bram banyak dialami warga Jakarta. Pandemi membuat mereka terpaksa kembali ke desa. 

Hal itu diamini Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyebut pandemi covid-19 mengakibatkan ruralisasi, atau perpindahan penduduk dari kota ke desa. Ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan akibat pandemi, sebut Presiden, desa menjadi penyangga bagi ekonomi nasional.

Menjabarkan hal ini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini, menyebutkan banyaknya masyarakat perkotaan pindah ke kampung halaman saat pandemi disebabkan oleh beberapa hal. Selain sulitnya mencari pekerjaan di wilayah perkotaan saat pandemi, infrastruktur di wilayah pedesaan relatif sudah lebih baik. 

“Terbanyak memang karena kehilangan pekerjaan,” tutur Harlina kepada Validnews, Selasa (18/5).

Daya tarik lainnya adalah banyaknya pemerintah desa yang telah mengembangkan profesi baru berbasis teknologi informasi. Lalu, banyak perusahaan di pedesaan mendorong sumber daya manusianya agar terampil layaknya di perkotaan.         

Bahkan, faktor lain masyarakat memilih pedesaan dikarenakan biaya dan pola kehidupan masyarakat di pedesaan relatif lebih sederhana dibandingkan kota. Selain itu, kondisi di pedesaan pun dinilai masyarakat lebih tenang dibandingkan di perkotaan.   

Harlina menguraikan, geliat ekonomi pedesaan mulai bangkit. Peningkatan ekonomi pedesaan ini ditandai oleh sektor mata pencaharian utama di pedesaan bukan hanya pertanian saja. Melainkan, telah berkembang ke banyak sektor. Misalnya, wisata pedesaan, manufaktur, industri teknologi informasi dan komunikasi, dan lainnya.

“Alat utama pembangunan tidak lagi pada subsidi tapi mendorong adanya investasi,” tutur Harlina.

Picu Ruralisasi
Pemerintah pusat menanggapi fenomena ini. Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, Kepala Negara telah menginstruksikan transformasi ekonomi ke pedesaan. Selain itu, presiden juga meminta skema jaring perlindungan sosial terutama di pedesaan harus dipastikan tepat sasaran.

Muhadjir juga menyampaikan, pemerintah pusat akan mendongkrak ekonomi desa dengan mengoptimalkan pengembangan potensi desa. Termasuk juga memaksimalkan realisasi anggaran desa.

“Kemudian juga penanggulangan kemiskinan yang sekarang ini digalakkan atau dilakukan oleh semua, berbagai kementerian supaya dikaitkan dengan ekonomi desa,” usai mengikuti rapat terbatas, di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Tetapi, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai harusnya fenomena ini juga diwaspadai. Alih-alih desa terbangun dengan ruralisasi, Bhima malah  khawatir, desa akan menjadi lumbung kemiskinan.

Menurut data yang dihimpun INDEF, ruralisasi terjadi sejak pertengahan 2020 lalu. Karena banyak perusahaan di kota besar melakukan PHK atau merumahkan pegawainya tanpa upah. 

Akan tetapi, menurut catatan yang sama, angka kemiskinan di pedesaan tercatat 13,2% per September 2020, meningkat dibandingkan pada survei tingkat kemiskinan sebelumnya. Tercatat, pada Maret 2020 jumlah orang miskin di desa mencapai 15,26 juta orang, sedangkan pada September 2020 sebanyak 15,51 juta orang.

Di samping itu, ada hal lain yang perlu diwaspadai. Dalam hal ini, ruralisasi juga memicu informalisasi pekerja. Jika ini terjadi, akan berdampak pada ketidakpastian pendapatan warga pasca pandemi covid-19.

“Pekerja sektor informal cenderung naik menjadi 59,6% per Februari 2021 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya,” kata Bhima kepada Validnews, Senin (17/5). 

Situasi ini, kata Bhima, tak jauh beda dengan saat Indonesia mengalami krisis moneter pada 1998. Saat krisis terjadi, sektor formal di perkotaan terpukul. Para perantau pun pulang ke desa untuk bertahan hidup. “Sama saja. Pendapatan warga merosot tajam selama pandemi,” kata dia.

INDEF menyinyalir, situasi ini hanya bersifat sementara. Bila pandemi covid-19 mulai bisa dikendalikan, sektor industri di ibu kota dan kota besar lainnya segera pulih. Kondisi itu akan memancing tenaga kerja yang ada di desa kembali memadati kota.

Di sisi lain, tingginya jumlah masyarakat yang kembali ke desa selayaknya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk optimalisasi sektor pertanian. Mengingat, selama beberapa tahun terakhir, sektor pertanian terus lesu. 

Jika optimalisasi dilakukan, desa masih bisa menampung pengangguran dari kota karena sektor pertanian tumbuh positif. Guna mencegah desa jadi kantung kemiskininan, stimulus perlu diperbesar. Langkah tersebut sekaligus dapat mencegah penganggur di desa agar tidak kembali ke kota.

Fenomena Lama
Peneliti Ekologi Manusia Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Luh Kitty Katherina, juga mencermati hal sama. Dia menyatakan, fenomena masyarakat meninggalkan kota besar sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, berdasarkan perbandingan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2000 dan 2010, laju pertumbuhan penduduk di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya lebih rendah dari rata-rata nasional.

Dalam perbincangan dengan Validnews, Senin (17/5), Kitty memaparkan, laju pertumbuhan itu lebih kecil dibandingkan dengan kota-kota kecil dengan jumlah penduduk di bawah sejuta orang.

Fenomena ini berbanding terbalik dengan situasi pada tahun 1960-1970. Pada periode itu, laju pertumbuhan kota besar sangat pesat di DKI Jakarta sebagai ibu kota. Kemudian, pada 1970, geliat ekonomi meningkat di wilayah kota besar lainnya seperti Surabaya dan Medan. Dampaknya, laju pertumbuhan penduduk di Surabaya dan Medan pun meningkat pesat. 

“Jadi ada pergeseran tentang tren urbanisasi ini. Biasanya, hanya ke kota-kota besar saja. Sekarang sudah merambah ke kota-kota kecil,” kata Kitty. 

Pergeseran ini tak hanya terjadi di Indonesia saja. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), secara global, sebanyak 55% penduduk di dunia tinggal di wilayah perkotaan. Sisanya, berada di desa. Diprediksikan, jumlah ini akan mencapai 68% pada tahun 2050. 

Kepala Sub Direktorat Statistik Demografi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS, M Nashrul Wajdi mengamini tren ini. Proporsi jumlah penduduk di wilayah urban terus meningkat.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Pada 2010, mayoritas penduduk Indonesia masih berada di wilayah perdesaan, yakni dengan persentase penduduk perkotaan sebesar 49,81%. Sisanya, berada di pedesaan. 

Kemudian, pada 2011, lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Angkanya pun terus meningkat hingga tahun 2020 dengan total 56,36%.

Berdasarkan penelitian BPS, peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan dipengaruhi oleh tiga faktor. Di antaranya, pertumbuhan penduduk daerah perkotaan. Kemudian, migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Lalu, reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan. 

“Masifnya perpindahan penduduk ke daerah perkotaan mengakibatkan terjadinya over-urbanisasi yang mengakibatkan membludaknya penduduk di wilayah perkotaan,” kata Wajdi.

Wajdi menjelaskan, berkurangnya daya tarik perkotaan, berdampak pada perlambatan  pertumbuhan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Merujuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, persentase penduduk perkotaan pada 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 55,72% dan 56,36%. Sementara itu, pertumbuhan penduduk perkotaan pada periode 2019-2020 berdasarkan hasil proyeksi SUPAS 2015 ini adalah sebesar 1,14%. 

Jika dibandingkan persentase penduduk perkotaan pada Sosialisasi Hasil Sensus Penduduk 2020 yang mencapai 55,75%., laju pertumbuhan penduduk perkotaan hanya sebesar 0,05%. Ini jelas menunjukkan ada perlambatan proporsi penduduk perkotaan setelah adanya pandemi covid-19.

Dari data di atas, Kitty menilai banyak masyarakat melakukan ruralisasi atau memang menetap di wilayah pedesaan. Dalam kacamatanya, itu merupakan bagian dari upaya meng-kota-kan suatu wilayah.

Dengan begitu, tren urbanisasi akan mengalami pergeseran drastis. Mereka yang mengejar untuk mengadu nasib di Jakarta atau pun kota besar lainnya, kemudian akan memilih untuk membangkitkan perekonomian di kota kecil atau desa.

Ditambah lagi, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pengembangan Badan usaha milik desa (Bumdes). Pegembangan ini juga memengaruhi proses ruralisasi.

Kitty menilai pengembangan Bumdes itu baik untuk mengubah desa menjadi kota-kota baru. Hal ini bisa membuat masyarakat pedesaan tak lagi berbondong-bondong mendatangi kota untuk bekerja. Akan tetapi, seperti Bhima, dia juga sama menilai fenomena dampak pandemi sebagai hal sementara. 

“Ketika ekonomi mulai membaik orang-orang akan datang. Ya, seperti ada gula ada semut,” tambah Kitty.

Dia mengkhawatirkan, hal tersebut menyebabkan kawasan perkotaan meluas. Utamanya, pada kawasan yang berbatasan langsung dengan kota besar. Artinya, desa-desa perkotaan berubah menjadi pusat aktivitas penunjang aktivitas wilayah perkotaan sehingga cenderung memaksa desa atau wilayah sekitarnya menjadi desa perkotaan.

BPS juga memprediksi perubahan itu hanya bersifat sementara. Namun, bila penyebaran virus corona tak segera ditangani, dalam jangka panjang pasti memengaruhi urbanisasi.   

“Kemungkinan akan terjadi stagnasi proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, terutama dengan adanya pembatasan mobilitas penduduk,” kata M Nashrul Wajdi, Kepala Sub Direktorat Statistik Demografi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS.