Menag Tepis Isu Pungli Safari Wukuf

MAKKAH - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menepis adanya isu pungutan liar (pungli) dalam safari wukuf jemaah lanjut usia dan risiko tinggi yang dilakukan oleh petugas haji.

"Jadi, isu bahwa ada pungutan dari jemaah oleh petugas itu sama sekali tidak benar. Itjen Kemenag sudah kami turunkan. Kami sudah klarifikasi semua dan kami panggil orangnya juga," ujar Menag di Makkah, Rabu (11/6) dikutip dari Antara.

Nasaruddin menerangkan, pungutan itu bukan persoalan safari wukuf, melainkan persoalan badal haji dan berkaitan dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), bukan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH).

Menag menjelaskan bahwa badal haji memang ada paketnya (biaya), mulai dari umrah wajib, Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, sampai tawaf ifadah.

"Jadi, ada biaya yang harus dikeluarkan jemaah jika ingin badal haji dan itu mereka komunikasikan dengan KBIH," ujar Menag.

Layanan safari wukuf lansia merupakan fasilitas khusus yang disediakan secara gratis oleh pemerintah Indonesia.

Safari wukuf ini memungkinkan jemaah yang tidak mampu secara fisik tetap dapat menjalankan rukun haji, khususnya wukuf di Arafah, dengan difasilitasi armada bus.

Jemaah dibawa dari hotel transit menuju Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan dengan pendampingan tenaga medis dan petugas haji.

Baca juga: BP Haji Temukan Indikasi Pungli Safari Wukuf 

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menemukan indikasi adanya pungli dalam safari wukuf yang menurut penuturan jemaah dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang bukan merupakan petugas haji resmi pemerintah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, program safari wukuf tidak memungut biaya apa pun. Program ini memang disiapkan pemerintah bagi jemaah lansia hingga risiko tinggi. 

Hilman mengungkapkan, komunikasi antara jemaah dan pembimbing dari KBIH atau organisasi tertentu bisa menyebabkan adanya pengeluaran. Misalnya, untuk jasa dorong kursi roda saat menjalankan umrah wajib, umrah sunah, atau aktivitas lain di Masjidilharam.

Evaluasi Syarikah
Badan Pengelola Haji (BP Haji) berencana hanya menggunakan skema dua syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) pada Musim Haji 2026 guna meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah.

“Sehingga ada pembanding antara satu syarikah dan syarikah yang lain," ujar Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Rabu (11/6).

Rencana ini akan digodok setelah menemukan sejumlah permasalahan serius dalam pelaksanaan haji pada tahun 2025, terutama pada aspek transportasi. Banyak ditemukan wanprestasi syarikah. Ketidakprofesionalan syarikah itu terlihat sejak pemberangkatan dari hotel ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, hingga Muzdalifah ke Mina.

Pada penyelenggaraan tahun ini, pemerintah Indonesia menggunakan skema multisyarikah. Ada delapan syarikah yang bekerja sama dengan Kemenag untuk memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia. Namun, skema tersebut disinyalir menjadi awal mula rentetan kekacauan.

Dahnil memandang terjadi persaingan tidak sehat antarsyarikah yang berdampak pada penurunan kualitas layanan. 

Selain itu, dia juga mencatat banyak gangguan pada distribusi katering. Sejumlah penyedia katering tidak menepati komitmen kualitas, bahkan dalam dua hari terakhir masih ditemukan katering yang tidak mengirim makanan dan hanya menggantinya dengan uang.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah kekacauan data jemaah. Menurut Dahnil, masih terjadi kesalahan penempatan hotel dan kamar serta data jemaah yang tertukar.