Menag Ingatkan Kerukunan Manusia Dengan Lingkungan

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengenalkan konsep trilogi kerukunan jilid dua. Kali ini, menyoroti pentingnya kerukunan antara manusia dan lingkungan alam semesta.

"Trilogi ini ialah kerukunan antara sesama umat manusia, kerukunan antara umat manusia dan lingkungan alam semesta, dan kerukunan antara umat manusia dan lingkungan alam semesta untuk tunduk pada Tuhan Yang Maha Esa," ucap Menag saat memberikan sambutan dalam Silaturahim Nasional Ormas-Ormas Islam di Asrama Haji Jakarta, Kamis (24/4).

Menag memaparkan, konsep trilogi kerukunan jilid II merupakan lanjutan dari trilogi kerukunan yang meliputi kerukunan internal umat beragama, antara umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah.

Menurut dia, bangsa Indonesia harus meningkatkan kepedulian pada lingkungan. Menurut dia, tantangan zaman yang terus berkembang bahwa lingkungan bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan juga bagian dari makhluk ciptaan Tuhan yang turut bertasbih dan memiliki peran dalam keseimbangan kehidupan di bumi ini.

Baca: Wamenag: Seni Dan Budaya Persatukan Perbedaan

Sebelumnya, Kemenag memperkenalkan gerakan ekoteologi nasional. Yakni, kajian teologis membahas hubungan antara agama dan lingkungan, atau teologi lingkungan.

Kemenag akan menjadikan masjid, rumah ibadah, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga lembaga pendidikan keagamaan sebagai motor gerakan ekoteologi nasional.

"Kita melibatkan rumah ibadah dalam gerakan ini. Kita harap upaya ini berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan iklim," ujar Menag.

Penguatan ekoteologi menjadi satu dari delapan (asta) program prioritas Kementerian Agama yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.

Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama juga telah menerbitkan edaran No. 182 Tahun 2025 tentang Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa dalam rangka peringatan Hari Bumi ke-55.

Gerakan ekoteologi ini juga melibatkan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk penyediaan bibit pohon, serta dukungan dari pemerintah daerah dan kelompok tani dalam pelaksanaan di lapangan.