c

Selamat

Jumat, 26 April 2024

NASIONAL

08 September 2022

15:30 WIB

Masyarakat Mesti Berani Lapor Penyelewengan BLT 2022

Masyarakat mesti sensitif pada hal yang tidak tepat, seperti dengan lapor penyelewengan BLT 2022.

Penulis: Gisesya Ranggawari

Editor: Leo Wisnu Susapto

Masyarakat Mesti Berani Lapor Penyelewengan BLT 2022
Masyarakat Mesti Berani Lapor Penyelewengan BLT 2022
Petugas menyalurkan BLT BBM dan BPNT kepada seorang lansia di Kantor Pos Malang, Jawa Timur, Kamis (8/9/2022). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf, mengimbau masyarakat berani melapor jika menemukan kejanggalan pada proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurut dia, pada era modern saat ini masyarakat perlu semakin sensitif terhadap aktivitas yang tidak sesuai.

"Era disrupsi informasi ini telah mendorong masyarakat untuk memiliki sensitivitas yang tinggi dan rasa kepedulian kolektif," urai Bukhori dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9) di Jakarta.

Dia menjelaskan, setiap ada peristiwa di tengah masyarakat seperti dugaan BLT yang disunat atau tidak tepat sasaran, masyarakat mesti berani berbicara dan melapor. Diharapkan dengan begitu kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai bisa cepat terungkap.

"Kemajuan teknologi telah membantu masyarakat untuk berani speak up atas penyimpangan yang terjadi di tengah mereka, termasuk soal penyelewengan bansos,” imbuh dia.

Bukhori memastikan pihaknya akan mengawal penyaluran BLT ini demi memastikan hak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Namun, menurutnya perlu pengawasan dari masyarakat. Sebab pengawalan yang paling efektif adalah laporan masyarakat yang disampaikan langsung kepada anggota DPR di dapil terkait apabila mendapati suatu penyimpangan atau pemotongan BLT di wilayahnya.

“Masyarakat bisa memonitor sekaligus menyampaikan laporan pada kami yang berada di pusat terkait dinamika di lapangan supaya dapat kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kami sebagai Anggota DPR,” papar dia.

Politisi PKS ini menambahkan, anggota DPR di dapil masing-masing juga memiliki akses secara langsung kepada Menteri Sosial (Mensos) selaku pembuat kebijakan. Maka diharapkan masyarakat melapor terlebih dahulu ke anggota DPR.

Pasalnya, menurut dia jika melapor lewat aparat pemerintah, belum tentu mereka berani menyampaikan secara langsung kepada Menteri Sosial, apalagi ditambah dengan tantangan birokrasinya.

"Saya kira itu cara yang paling efektif dalam hal pengawalan terhadap penyaluran BLT BBM, kendati ada juga cara-cara lain yang bisa ditempuh," jelas Bukhori.

Sementara itu, command center yang disediakan oleh Kementerian Sosial yaitu 021171 yang disebut siaga 24 jam serta siap melayani bila ada keluhan, banyak pihak yang meragukannya serta hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.

"Salah satu cara paling mudah adalah menemui langsung anggota dewan (DPR) dan sampaikan keluhannya" tandas Bukhori.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar