Masyarakat Adat Buka Akses Ke SMP N 1 Sentani

JAYAPURA - Pemilik hak ulayat membuka palang yang sempat menutup jalan masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sentani, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Hanna Hikoyabi, di Jayapura, Jumat (2/9).

Menurut Hanna, masyarakat adat telah bersepakat membuka palang kemudian untuk soal pembayaran hak ulayat akan ditangani Polda Papua.

"Sekarang semua telah diambil alih oleh Polda Papua untuk menangani terkait penyelesaian pembayaran nanti," kata Hanna seerti dikutip dari Antara, Jumat (2/9).

Dia menjelaskan untuk proses belajar mengajar di SMPN 1 Sentani akan berjalan normal pada, Senin, 5 September 2022.

Dengan demikian Pemprov Papua berharap ke depan masyarakat adat tidak lagi melakukan pemalangan terhadap lembaga pendidikan di wilayah tersebut.

"Mereka (masyarakat adat) telah berkomitmen juga untuk membersihkan kayu yang digunakan untuk pemalangan supaya siswa nanti bisa belajar dengan baik," lanjut Hanna.

Pemalangan SMPN 1 Sentani telah berlangsung selama sembilan bulan oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat yakni dari marga Ondi dan Yokhu.

Pembukaan pemalangan di SMPN 1 Sentani disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura dan Asisten I Setda Kabupaten Jayapura.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan dicegat sekelompok massa yang berunjuk rasa di sebelah Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura pada Rabu (31/8/2022). Momen itu terjadi ketika Kepala Negara selesai menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan BLT kepada peserta Program Keluarga Harapan di Kantor Pos Sentani. 

Namun saat akan memasuki mobil, Jokowi melihat sekelompok masyarakat yang tengah berdemo tepat di sebelah kantor pos.

Presiden lalu berdialog dengan ibu-ibu perwakilan unjuk rasa dan mendapat informasi, anak-anak mereka tak bisa ke sekolah di SMP Negeri 1 Sentani. Akses menuju sekolah ditutup oleh masyarakat adat dan meminta sejumlah uang hingga miliaran rupiah untuk membuka akses ke sekolah.

Presiden Jokowi kemudian melanjutkan untuk berbincang dengan ketiga mama-mama tersebut. Presiden berupaya untuk mencari solusi penyelesaian karena yang terpenting bagi Jokowi adalah anak-anak jangan sampai tidak bersekolah.