Selamat

Senin, 8 Agustus 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

06 Agustus 2022

08:08 WIB

Manajemen Duta Palma Group Halangi Penyidik

Manajemen Duta Palma Group halangi upaya penyidik agar tenaga kerja di perusahaan itu tak kehilangan pekerjaan.

Penulis: James Fernando,

Editor: Leo Wisnu Susapto

Manajemen Duta Palma Group Halangi Penyidik
Ilustrasi pekerja di lahan kelapa sawit. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya.

JAKARTA - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Supardi mengatakan, manajemen PT Duta Palma Group mengalang-halangi langkah penyidik untuk mengalihkan pengelolaan perusahaan milik Surya Darmadi ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V di Riau. 

Pengalihan pengelolaan perusahaan dan lahan ini ke BUMN sektor perkebunan itu berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam penguasaan lahan ilegal seluar 37 hektare (ha) oleh PT Duta Palma Group. 

Padahal, kata Supardi, pengalihan lahan ini bertujuan agar perusahaan itu tetap beroperasi. Apalagi, perusahaan itu menjadi tempat banyak orang mencari nafkah.

"Kami sedang analisa perbuatan ini. Mereka menghalangi. Kami mau masuk (ke kawasan Duta Palma.red) susah. Kan banyak yang bekerja di sana, kami berupaya supaya perushaaan ini tetap beroperasi," kata Supardi, kepada Validnews, Jumat (5/8) malam.

Hingga saat ini, Supardi menyebut, tim penyidik masih berupaya mengalihkan pengelolaan perusahaan Surya Darmadi itu. Bila tetap dihalangi, Supardi menegaskan, pihaknya tak segan-segan untuk menindak tegas. 

"Tidak segan-segan kita kalau masih dihalangi. Ini kan menjaga agar perusahaannya tetap hidup," tegas Supardi. 

Dalam kasus ini, tim penyidik telah menetapkan dua orang tersangka. Para tersangka itu adalah Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group. Lalu, Raja Thamsir Rachman (RTS) selaku Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008.

Surya Darmadi menjadi buronan di Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) sejak 2019. Supardi melanjutkan, penyidik secara resmi sudah berkoordinasi dengan KPK untuk memburu bos Duta Palma Group itu.

"Kami sudah koordinasi. DPO sudah terbit. Red notice juga masih berlaku secara resmi. Kami sudah mendapatkan dokumentasi," lanjut Supardi.

Terkait perburuan ini, jaksa penyidik akan kembali melayangkan panggilan secara patut untuk diperiksa pada Surya Darmadi. Panggilan itu akan dikirim langsung ke kediaman Surya Darmadi yang ada di Singapura.

"Kami juga akan melayangkan panggilan menggunakan surat kabar (Singapura.red)," tambah Supardi.

Perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian negara yang hingga Rp78 triliun. Sebanyak Rp10 triliun di antaranya merupakan nilai kerugian negara. Sisanya, nilai kerugian perekonomian negara.

Keduanya bekerja sama untuk menerbitkan izin usaha budidaya perkebunan dan pengolahan kelapa sawit serta pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada seluruh perusahaan di bawah naungan PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri dengan cara melawan hukum.

Dalam kasus ini, tersangka Raja Thamisr dijerat Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jucnto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Surya Darmadi dijerat Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bos PT Duta Palma ini juga dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER