Selamat

Rabu, 26 Januari 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

15 Januari 2022

13:39 WIB

LPSK Pastikan Lindungi Saksi Kasus Proyek Satelit Kemenhan

LPSK merasa dukungan terhadap penanganan dugaan kasus proyek satelit Kemenhan diperlukan karena kasus ini juga bersinggungan dengan pihak korporasi di luar negeri

Editor: Nofanolo Zagoto

LPSK Pastikan Lindungi Saksi Kasus Proyek Satelit Kemenhan
Ilustrasi penanganan korupsi. Shutterstock/dok

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan korupsi proyek satelit yang merugikan keuangan negara Rp800 miliar. LPKS akan melindungi para saksi, yakni para pelaku (justice collaborator) dan ahli dalam kasus tersebut.

LPSK mendorong Kejagung mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi proyek satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). LPSK juga mengimbau pihak-pihak yang mengetahui atau memiliki informasi terkait kasus ini berani bersuara membantu proses penegakan hukum. 

“Negara melalui LPSK akan memastikan perlindungan, sehingga para saksi dapat memberikan keterangan dengan aman,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangan tertulis, seperti dilansir Antara, Sabtu (15/1).

Menurutnya, dorongan dan dukungan terhadap penanganan dugaan kasus korupsi itu diperlukan karena proyek satelit tersebut tidak hanya bersinggungan dengan Kemenhan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), tetapi juga pihak korporasi di luar negeri.

Selain itu, kata Edwin, akibat kerugian keuangan negara yang cukup besar itu, diharapkan ada upaya maksimal dari berbagai pihak terkait untuk memulihkan persoalan tersebut.

LPSK disampaikannya juga siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung ataupun Kemenko Polhukam untuk kepentingan pengungkapan dugaan kasus korupsi tersebut.

Seperti yang diketahui, Kejaksaan Agung telah mengumumkan peningkatan status penanganan dugaan korupsi proyek satelit itu ke tahap penyidikan.

Pada saat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang pada proyek satelit tersebut diduga telah merugikan negara sebanyak Rp800 miliar.

Pengungkapan dugaan kasus korupsi proyek satelit ini berawal dari kekosongan pengelolaan setelah satelit Garuda-1 keluar orbit dari slot orbit 123 derajat BT.

Saat itu, pihak Kemenkominfo memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot tersebut.

Pada perkembangannya, meskipun persetujuan penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kemenkominfo belum terbit, pihak Kemenhan sudah membuat kontrak sewa satelit dengan pengisi orbit milik Avanti Communication Ltd bernama Satelit Artemis.

Selain itu, menurut pernyataan resmi Mahfud MD, Kemenhan juga telah menandatangani kontrak dengan perusahaan Navayo, Airbus, Detente Hogan Lovells, dan Telesat dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai 2016.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER

KPK Sebut NFT Berpotensi Jadi Tempat Cuci Uang

PLN Jamin Ketersediaan Pasokan Batu Bara PLTU Pada Februari 2022

Kisah Berdirinya Starbucks

YouTube Mulai Tertarik Kembangkan NFT

3 Provinsi Catat Kasus Baru Covid-19 di Atas Seribu Orang

PUPR: Kualitas Infrastruktur Bergantung Pada Kompetensi Insinyur

Minyak Rosemary Untuk Atasi Kerontokan

Kemendagri Minta NIK Untuk Pelaksanaan Haji-Umroh