Selamat

Kamis, 1 Desember 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

25 November 2022

19:53 WIB

KPU Akan Umumkan Sumber Dana Lembaga Survei Ke Publik

Kalau sumber dana lembaga survei berasal dari pasangan calon atau dari peserta pemilu, maka lembaga survei terkait pasti mempunyai tendensi tertentu

Penulis: Aldiansyah Nurrahman,

Editor: Nofanolo Zagoto

KPU Akan Umumkan Sumber Dana Lembaga Survei Ke Publik
Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Shutterstock/Nawal Karimi

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharuskan lembaga survei melaporkan sumber dananya. Nantinya sumber dana itu akan diumumkan kepada publik.

Anggota KPU RI, August Mellaz menjelaskan, alasan diwajibkannya lembaga survei melaporkan dana agar lebih adil atau ada keberpihakan ke pemilik dana.

"Biar kita tahu kalau misalnya berasal dari pasangan calon, dari peserta pemilu, hasil surveinya bagaimanampun juga akan dikonsumsi oleh publik. Mimimal lebih fair kan," jelasnya, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (25/11).

Mellaz menerangkan, bila sumber dana dari pasangan calon atau dari peserta Pemilu, pasti mempunyai tendensi tertentu. 

"Kalau sumber dananya itu berasal dari di luar peserta pemilu efeknya ke pemilih juga beda. Jadi sejak awal kan membantu publik untuk memitigasi, ini informasi yany harus dicerna bagaimana," papar dia.

Namun, kata Mellaz, ketentuan ini hanya berlaku bagi lembaga survei yang mendaftar untuk mendapatkan akreditasi dari KPU. Artinya, lembaga survei yang tidak mendaftar ke KPU tetap bisa melakukan jejak pendapat publik tanpa harus melaporkan sumber dana.

"Yang jelas dia badan hukum, kemudian dia proses keuangannya transparan, diaudit, menyatakan sumber dananya dari mana, itu palimg penting," tambah dia.

Ketentuan soal sumber dana ini termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 terkait partisipasi masyarakat saat gelaran Pemilu 2024. Dalam Pasal 17 PKPU, KPU mengatur syarat pendaftaran lembaga survei, yang salah satunya harus menyerahkan surat pernyataan. Surat pernyataan itu harus memuat pernyataan bersedia melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan survei.

Lalu, laporan tersebut harus diserahkan ke KPU setalah survei dilaksanakan. "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: d. sumber dana yang dibuktikan dengan laporan hasil audit oleh akuntan publik sebagaimana diatur oleh undang-undang mengenai akuntan publik," demikian tercantum dalam Pasal 20.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER

Jangan Minum Teh Saat Makan Besar

Penangkaran 'StAR Project' Kembang Biakkan Hiu Belimbing

Ada 183 Investor Malaysia Berminat Berinvestasi Di IKN

Rambut Rontok Bisa Jadi Indikator Kurangnya Asupan Zat Besi

Pemerintah Relokasi Korban Gempa Cianjur

Bioaqua Buka Delapan Offline Store di Jadetabek

Deretan Aplikasi Dan Gim Terbaik Di Google Play Tahun 2022

Kemensos Tangani Trauma Korban Gempa Cianjur