KPPPA Harap RUU TPKS Segera Disahkan | Validnews.id

Selamat

Sabtu, 27 November 2021

25 November 2021|20:15 WIB

KPPPA Harap RUU TPKS Segera Disahkan

Pengesahan RUU TPKS perlu untuk memberi perlindungan bagi para korban kekerasan seksual

Penulis: Oktarina Paramitha Sandy,

Editor: Nofanolo Zagoto

KPPPA Harap RUU TPKS Segera DisahkanIlustrasi kampanye stop kekerasan terhadap perempuan. Antarafoto

JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati memastikan, pihaknya terus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Menurut Bintang, pengesahan RUU TPKS mengalami penundaan setelah Badan Legislasi DPR menunda rapat pleno penetapan draf RUU TPKS. Padahal pihaknya menilai seharusnya pada 2021 ini sudah ada kepastian terkait pengesahan RUU TPKS lantaran draf RUU tersebut telah diambil alih oleh Baleg DPR.

“Sebenarnya sudah beberapa kali dari pihak pemerintah melakukan koordinasi secara intens untuk mengawal dan segera mengesahkan RUU TPKS ini karena kebutuhannya sangat mendesak,” ungkap Bintang dalam konferensi pers Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Kamis (25/11).

Padahal sebelumnya, sudah ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR, terkait dengan mekanisme dan standard operating procedure (SOP) akan dilakukan oleh pihak pemerintah. Namun, hingga saat ini pemerintah masih menunggu draf resmi berupa naskah akademik yang masih berada di DPR.

Bintang mengatakan, jika draf naskah tersebut sudah diberikan oleh DPR, maka pihak pemerintah akan menindaklanjuti dengan membuat daftar inventarisasi masalah (DIM). Dengan begitu, RUU TPKS dapat segera disahkan agar bisa memberi perlindungan bagi para korban kekerasan seksual.

Pihak pemerintah bahkan telah berkomitmen untuk mengawal RUU TPKS ini dengan membentuk gugus tugas untuk mendorong pengesahan RUU TPKS. Terlebih sudah ada permintaan khusus dari Presiden Joko Widodo agar RUU tersebut segera disahkan.

“RUU TPKS ini merupakan perjuangan panjang yang sudah ditunggu oleh banyak pihak, guna memberikan perlindungan dan keadilan bagi para korban kekerasan seksual,” tegas Bintang.

Bintang menyebutkan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, semua pihak perlu bekerja sama menghapuskan segala bentu kekerasan terhadap perempuan.

Kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia saat ini sedang berada di tingkat yang sangat memprihatinkan. Laporan kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke Komnas Perempuan bahkan mencapai 300 ribu laporan sepanjang 2020 lalu. 

Bintang meyakini fenomena kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Fakta di lapangan jauh lebih banyak dari data yang tercatat.

“Itu baru yang tercatat di Komnas Perempuan, saya yakin jauh lebih banyak dari itu karena tidak banyak korban yang berani melaporkannya,” ungkap Bintang.

Untuk merespons fenomena itu, pihaknya saat ini menjadikan kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai isu prioritas. 

KPPPA  juga terus berusaha melakukan pencegahan kekerasan, memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan, melakukan reformasi pada manajemen penanganan kasus, melaksanakan proses penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta memberikan layanan pendampingan serta rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

“Kami ingin semua pihak bekerja sama untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan lebih berpihak kepada para korban,” tutup Bintang.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER