Selamat

Jumat, 24 September 2021

15 September 2021|08:03 WIB

KPK Siap Bantu Salurkan Pegawai Tak Lolos TWK Ke Institusi Lain

Dari 1.361 pegawai KPK, hanya ada 1.271 orang pegawai yang lolos dan telah dilantik sebagai ASN pada 1 Juni 2021

Oleh: Faisal Rachman

ImageKomisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam, menunjukkan berkas pengaduan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK, Senin (24/5). Antara Foto/M Risyal Hidayat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, siap membantu pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk disalurkan ke institusi lain. Pegawai-pegawai tersebut bisa disalurkan bekerja di tempat lain sesuai dengan pengalaman kerja dan kompetensi yang dimilikinya.
 
"Menanggapi berbagai opini yang berkembang mengenai penyaluran kerja bagi pegawai KPK, kami dapat jelaskan bahwa atas permintaan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diangkat menjadi ASN, KPK bermaksud membantu pegawai tersebut untuk disalurkan pada institusi lain di luar KPK," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.
 
TWK merupakan salah satu rangkaian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Di sisi lain, tidak sedikit institusi yang membutuhkan spesifikasi pegawai sesuai yang dimiliki insan KPK.
 
"Oleh karenanya, penyaluran kerja ini bisa menjadi solusi sekaligus kerja sama mutualisme yang positif," ujar Cahya.
 
Menurutnya, penyaluran kerja bagi pegawai KPK tersebut sebenarnya juga sesuai dengan program KPK yang telah lama dicanangkan. Di antaranya menempatkan insan KPK sebagai agen-agen antikorupsi di berbagai instansi dan lembaga.
 
"Selanjutnya, untuk dapat bekerja di instansi tujuan sepenuhnya akan mengikuti mekanisme dan standar rekrutmen yang ditetapkan oleh instansi tersebut," tambahnya.
 
Ia mengungkapkan, salah satu pegawai yang telah menyampaikan surat permohonan untuk disalurkan ke institusi lain menyatakan, keinginan terbesarnya adalah menyebarkan nilai-nilai antikorupsi di tempat lain di luar KPK.
 
"Kami berharap niat baik lembaga ini bisa dimaknai secara positif, karena penyaluran kerja ini tentu memberikan manfaat langsung bagi pegawai yang bersangkutan, institusi kerja yang baru, juga bagi KPK sendiri untuk memperluas dan memperkuat simpul antikorupsi di berbagai institusi," tuturnya.

Sejumlah pegawai KPK tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menaiki bus yang akan membawa mereka k e lokasi pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/7/2021). Diklat tersebut harus mereka lakukan sebagai syarat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay 

 

TWK sendiri dilaksanakan pada 18 Maret sampai dengan 9 April 2021 oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap 1.361 pegawai KPK. Hasilnya, hanya ada 1.271 orang pegawai yang lolos dan telah dilantik sebagai ASN pada 1 Juni 2021.

Setelah KPK berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara termasuk BKN, diputuskan dari 75 orang pegawai yang tidak lolos TWK, ada 24 orang yang masih dapat dibina. Artinya ada 51 orang pegawai yang akan diberhentikan.

Dari 24 orang tersebut, sebanyak 18 orang telah mengikuti pelatihan bela negara di Universitas Pertahanan dan akan menyusul dilantik sebagai ASN. Dengan begitu, sebanyak 57 pegawai KPK akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November 2021. 

Pengunduran Diri
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sempat membantah adanya surat bagi pegawai yang tidak lolos TWK, untuk mengajukan pengunduran diri dan selanjutnya diusulkan bergabung di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 
"Yang jelas form-nya saya tidak tahu. Kalau ditawari, itu bukan ditawari. Mereka itu katanya, sih ya, mereka bertanya, masa, sih, pimpinan (KPK) tidak memikirkan mereka, begitu," kata Ghufron, Selasa

Ia pun menegaskan sampai saat ini tidak ada permintaan pengunduran diri bagi pegawai yang tidak lolos TWK tersebut.
 
"Yang jelas dari kami tidak ada meminta pengunduran diri dan lain-lain," ucap Ghufron.
 
Ia menduga tidak semua pegawai yang tidak lolos TWK tersebut melawan. Sebagian, ada juga yang meminta agar Pimpinan KPK memikirkan nasib mereka.
 
"Artinya, mereka yang TMS (tidak memenuhi syarat) kan ada macam-macam levelnya, ada yang melawan, kemudian ada yang meminta tolong. Mungkin ada yang minta tolong begitu, mereka mungkin inisiasi di antara mereka sendiri, itu mungkin," tuturnya.
 
Penyidik KPK nonaktif Novel Baswedan sebelumnya juga mengaku menerima informasi dari beberapa pegawai yang tidak lolos TWK yang diminta menandatangani dua lembar surat. Antara lain, surat permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN.
 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER