Selamat

Rabu, 1 Februari 2023

NASIONAL

26 Januari 2023

10:43 WIB

KPK: Dana Desa Pemicu Korupsi Di Desa

Anggaran Alokasi Dana Desa sudah ratusan triliun. Namun, jadi pemicu korupsi di desa.

Editor: Leo Wisnu Susapto

KPK: Dana Desa Pemicu Korupsi Di Desa
Ilustrasi dana desa. Warga menggunakan kendaraan roda dua melintas di jembatan yang dibangun melalui Dana Desa di Desa Bungur Mekar, Lebak, Banten. Antara Foto/Muhammad Bagus Khoirunas

JAKARTA – Anggaran Dana Desa menurut hasil telaah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum dikelola dengan baik. Bahkan, menjadi sumber pemicu korupsi di desa.

“Karena, minimnya pengetahuan dari kepala desa dan aparat desa untuk konversi Dana Desa menjadi program atau kegiatan yang dapat menyejahterakan masyarakat,” urai Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/1).

KPK mencatat, anggaran Dana Desa dari 2015-2022 nilainya mencapai Rp468,9 triliun. 

Sementara itu, pada 2023 Pagu Anggaran Dana Desa adalah Rp70 triliun yang akan dialokasikan kepada 74.854 desa di 34 kabupaten/kota.

Hasil telah KPK, ada ketidakefektifan pengelolaan Dana Desa dilihat dari angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Pada 2020 masyarakat miskin Indonesia tercatat 13,2%, 2021 sebesar 12,59%, dan 2022 sebesar 12,2%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yakni 8,5-9%.

Baca: Tak Jeranya Pencuri Dana Desa

Menurut Kumbul, data itu menunjukkan pengelolaan anggaran, sistem pemerintahan desa masih ada korupsi. 

Dia mengutip sebuah survei, yang mencatat desa menempati peringkat ketiga dalam hal kerawanan dan banyaknya tindak pidana korupsi.

Kondisi ini membuat KPK untuk mengurai beragam persoalan yang ada di desa. Salah satu caranya dengan menjalankan program Desa Antikorupsi.

Program ini memiliki tujuan membangun integritas dan nilai antikorupsi pada pemerintah dan masyarakat desa. Juga memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai indikator dalam buku panduan desa antikorupsi, dan memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah korupsi dan memberantas korupsi.

Pada 2023, KPK berencana melanjutkan program Desa Antikorupsi di 22 provinsi. Yaitu Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Sulawesi Utara, Aceh, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepuluan Riau, Riau, Sumatra Selatan dan Sumatra Utara juga menjadi area yang akan disasar. 

Untuk menjadi Desa Antikorupsi, diperlukan pembuktian dan pemenuhan syarat sekaligus penilaian menggunakan indikator yang telah ditetapkan.

Adapun komponen dan indikator penilaian untuk menjadi Desa Antikorupsi meliputi, area penilaian penguatan tata laksana, area penguatan pengawasan, area penguatan kualitas pelayanan publik, area penguatan partisipasi masyarakat dan area kearifan lokal.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER