KPK Cegah Azis Syamsuddin Ke Luar Negeri | Validnews.id

Selamat

Sabtu, 27 November 2021

30 April 2021|10:27 WIB

KPK Cegah Azis Syamsuddin Ke Luar Negeri

Pelarangan bepergian ke luar negeri ini berlaku hingga 6 bulan ke depan

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Nofanolo Zagoto

KPK Cegah Azis Syamsuddin Ke Luar NegeriIlustrasi KPK. Antara foto

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bepergian ke luar negeri. Hal ini terkait perkara dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara wali kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bagian Penindakan (KPK), Ali Fikri mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan surat pelarangan bepergian tersebut ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak Selasa (27/4).

"Pelarangan bepergian ke luar negeri terhitung dari 27 April 2021 hingga 6 bulan ke depan," kata Ali kepada wartawan, Jumat (30/4).

Ali menjelaskan, langkah pencegahan ke luar negeri tersebut dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali kemungkinan bukti-bukti lain.

"Agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, lembaga antikorupsi itu telah menggeledah rumah dinas dan kantor Azis di DPR. Dalam penggeledahan tersebut, KPK mengantongi barang bukti berbentuk dokumen.

Diduga, penggeledahan terkait dengan perkara dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara wali kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Pada Oktober 2020, terjadi pertemuan antara SRP (Stepanus Robin Pattuju) selaku penyidik KPK dan MS (M Syahrial) selaku Wali Kota Tanjungbalai di rumah dinas Azis kawasan di Jakarta Selatan.

Azis memperkenalkan SRP dengan MS yang diduga memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK.

Saat ini, KPK telah menetapkan MS, SRP, dan MH (Maskur Husain) selaku pengacara, sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah melalui proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup.

SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 UU Nomor 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 UU Nomor 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.
 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA