Korban Meninggal Depo Pertamina Plumpang Bertambah

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat korban meninggal dunia akibat kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu bertambah menjadi 33 pada Jumat (24/3).

“Sampai saat ini korban meninggal bertambah seorang, sehingga total menjadi 33 orang,” papar Isnawa, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/3).

Isnawa sampaikan, selain ada 33 korban yang meninggal dunia, ada juga sebanyak 11 orang masih dalam penanganan tim medis di rumah sakit. Dia memastikan, belasan orang tersebut mendapatkan penanganan yang optimal dari pihak Pemprov Jakarta.

Isnawa menyebut, selama penanganan korban kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, pihaknya bersinergi dengan berbagai pihak terkait untuk menyalurkan pelbagai bantuan. Di antaranya, makanan, pakaian, obat-obatan pada 3 Maret 2023 masih menyisakan duka bagi para korban. 

Depo Pertamina Plumpang, menjadi objek vital negara pernah dua kali terbakar. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Pertamina (Persero) ini menyuplai 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Atau, sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina.

Tempat itu dibangun 1972 saat masih dalam kondisi rawa dan beroperasi mulai 1974. 

Depo Plumpang menjadi Terminal BBM yang penting di Indonesia karena kapasitas tangki timbun sebesar 291.889 kiloliter. 

Saat ini Terminal BBM Plumpang menyalurkan produk dengan varian, yakni Premium, Bio Solar, Dex, Dexlite, Pertamax, Pertalite dan Pertamax Turbo.

Setelah beroperasi, wilayah sekitar berkembang menjadi pemukiman warga. Batas area pemukiman penduduk dengan depo Pertamina ini juga dekat dan berbahaya jika terjadi insiden di Depo Plumpang.

Lalu, setelah kebakaran pada 18 Januari 2009, yang mengakibatkan satu orang petugas keamanan meninggal, dan kerugian yang dialami Pertamina sekitar Rp17 miliar, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta PT Pertamina (Persero) menjaga standar keamanan dan keselamatan di kilang minyak.

Wapres JK juga meminta Pertamina segera membebaskan lahan di sekitar depo. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengusulkan zona penyangga dengan jarak 50 meter antara depo dan permukiman.