Selamat

Rabu, 26 Januari 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

14 Januari 2022

19:27 WIB

Kerugian Negara Akibat Proyek Satelit Kemenhan Rp500 Miliar

Penyidik Kejagung menduga ada perbuatan melawan hukum karena proyek satelit Kemenhan tidak dijalankan dengan perencanaan matang

Penulis: James Fernando,

Editor: Nofanolo Zagoto

Kerugian Negara Akibat Proyek Satelit Kemenhan Rp500 Miliar
Gedung Kejaksaan Agung. Shutterstock/dok

JAKARTA  Tim penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan perhitungan potensi kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2015-2021Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah menerangkan, nilai kerugian negara akibat kasus tersebut ditaksir mencapai Rp500 miliar.

Perhitungan kerugian negara itu masih berdasarkan anggaran yang telah dikeluarkan untuk membayar sewa satelit. Dengan rincian, pembayaran sewa satelit kepada Avanti sebesar Rp491 miliar, pembayaran uang sewa konsultan sekitar Rp18 miliar, serta biaya arbitrase Navajo Rp4,7 miliar.

Potensi kerugian negara disampaikan Febrie bisa saja bertambah. Sebab saat ini Indonesia digugat di pengadilan arbitrase oleh Avanti terkait pembayaran sewa satelit senilai USD20 juta.

“Jadi, ada indikasi kerugian negara yang kita temukan hasil dari diskusi dengan rekan-rekan auditor seperti itu,” kata Febrie, di Kejaksaan Agung, Jumat (14/1).

Febrie menambahkan, kasus ini bermula saat dilakukan pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT awalnya milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun, pengadaannya dilimpahkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan  terakhir diambil alih oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).  

Namun, proyek itu diambil alih Kemenhan dengan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang belum disetujui. Terdapat kontrak penyewaan satelit Avanti Communication ltd.

Padahal, saat itu, Indonesia belum memerlukan satelit tersebut. Karena dalam ketentuan, saat satelit yang lama tidak berfungsi, maka masih ada waktu tiga tahun untuk digunakan. Artinya, masih ada tenggat waktu penggunaan.

Dalam kurun waktu itu, ada juga kontrak dengan pihak Airbus dan perusahaan Navajo. Kemudian, dilakukan penyewaan terkait mobile satellite service dan drone segmen.

Penyidik menduga ada perbuatan melawan hukum karena proyek tidak dijalankan dengan perencanaan matang. Kontrak dilakukan tanpa dana yang tersedia, serta terdapat penyewaan yang seharusnya tidak dilakukan.

“Sekarang yang menjadi masalah dalam proses tersebut kita telah menemukan ada beberapa perbuatan melawan hukum. Salah satunya bahwa proyek ini tidak direncanakan dengan baik,” lanjut Febrie.

Atas fakta-fakta itu, tim penyidik melakukan gelar perkara. Dari situ ditemukan alat bukti yang kuat untuk menaikkan kasus tersebut ke penyidikan. Terlebih temuan alat bukti juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan 11 orang saksi dari pihak Kemenhan dan pihak swasta.

“Surat perintah penyidikan diterbitkan pada 14 Januari 2022. Jadi, sudah kita lakukan penyidikan dan ini jadi prioritas penyelesaian bagi kami,” tegasnya.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER