Kemenpan Telusuri Kabar 700 CPNS Kemendikti Mundur

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini mengatakan, pihaknya akan memeriksa kabar terkait mundurnya 714 CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti). Saat ini, dia belum mengetahui pasti jumlah CPNS yang mundur.

"Saya kemarin memang mendengar ada sekitar 700, tapi kami tentunya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu," ujar Rini dalam konferensi pers di kantor Kemendikti, Senayan, Jakarta, Selasa (15/4).

Dia berkata akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait hal ini. Dia juga berharap Kemendikti melakukan pengecekan dan menganalisis dampak kasus ini terhadap pengisian formasi yang ada di perguruan tinggi.

Meski begitu, dia menyebutkan rata-rata kasus CPNS yang mundur disebabkan oleh masalah penempatan atau penugasan yang mereka dapat. Dia pun mengingatkan bahwa para CPNS harus siap untuk ditempatkan di mana pun.

"Kami masih melakukan pengecekan karena pengisian daftar riwayat hidup itu masih berlangsung di seluruh instansi pemerintah," tegas Rini.

Sebelumnya, ramai di media sosial terkait pengumuman dari Kemendiktisaintek Nomor 5590/A.A3/KP/01.01/2025 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Pada Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Pengumuman itu menyatakan, hingga batas akhir pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dalam rangka pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP), terdapat 653 peserta yang mengundurkan diri sebagai CPNS Kemendikbudristek TA 2024. Di samping itu, ada 61 peserta yang dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS Kemendikbudristek TA 2024 karena tidak dapat menyelesaikan pengisian DRH sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, membenarkan ada 714 CPNS yang mundur sebagaimana tercantum dalam pengumuman itu. Kementeriannya pun akan menindaklanjuti hal tersebut.

"Pihak kementerian akan mengkaji dampak dari pengurangan pengisian formasi dan meminta unit-unit terkait akan melakukan penyesuaian dengan formasi yang terpenuhi," ujar Togar melalui pesan singkat kepada Validnews, Selasa (15/4).