30 September 2025
12:17 WIB
Kemenlu Respons Baliho Prabowo di Israel
Baliho Prabowo di Israel tentang tulisan pesan dukungan untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Penulis: Aldiansyah Nurrahman
Gedung Pancasila, Kantor Kemenlu RI. Humas Kemenlu.
JAKARTA - Potret Presiden Prabowo Subianto muncul dalam baliho di Israel bertuliskan pesan dukungan terhadap normalisasi diplomatik dengan Israel. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) merespons hal itu dengan menegaskan sikap Indonesia jelas tidak akan mengakui Israel, selama Palestina tak diakui.
“Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” jelas Juru Bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang, dalam keterangan tertulis, Senin (29/9).
Hal seperti itu, kata Yvonne, pernah ditegaskan Menlu Sugiono bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Yvonne tidak menjelaskan tentang di mana tepatanya baliho-baliho dengan potret Prabowo itu ditampilkan di Israel.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Indonesia Akui Israel Jika Akui Palestina
Sebagai informasi, baliho berlogo Abraham Shield terpasang di Israel. Baliho menampilkan Prabowo bersama Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Baliho itu juga disertai seruan dan dukungan terhadap rencana Trump mengenai situasi di Timur Tengah, terkait dengan mengakhiri konflik Palestina-Israel.
Sebagaimana diketahui, Trump berusaha untuk menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab lewat Abraham Accords.
Dalam unggahan @AbrahamShield25 di X tertulis, "Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Abraham Accords".