04 September 2024
15:30 WIB
Kemenkumham Fokus Pemasyarakatan dan Imigrasi Pada 2025
Isu pemasyarakatan dan imigrasi seperti kepadatan penghuni lapas dan imigrasi untuk menarik investasi.
Penulis: Gisesya Ranggawari
Warga pemohon paspor melintas di depan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (14/12/2022). Antara Foto/Teguh Prihatna.
JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bakal fokus membenahi dua bidang utama pada 2025. Kedua bidang tersebut yaitu pemasyarakatan dan keimigrasian.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas menyebut, dalam target kinerja Ditjen Pemasyarakatan terdapat beberapa kegiatan strategis, di antaranya penanganan overcrowding, pembaharuan mengacu UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peningkatan kualitas pembimbing kemasyarakatan.
"Lalu pembinaan narapidana, perubahan ORTA dan Eselonisasi Rupbasan, implementasi pendidikan anak yang berkualitas serta rehabilitasi narkotika narapidana," kata Supratman dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).
Supratman menambahkan, jajaran Kemenkumham pada 2025 akan menoroti kelanjutkan kebijakan golden visa untuk menarik investasi asing. Serta, mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Selain itu, fokus pada perluasan penerbitan e-paspor pada perwakilan RI di luar negeri.
Kemudian, rencana penambahan fasilitas autogate keimigrasian pada bandar udara dan pelabuhan internasional juga akan menjadi fokus strategis di bidang keimigrasian pada tahun depan.
Serta implementasi kerja sama layanan pemeriksaan Makkah Route Calon Jemaah Haji. Lalu, pengembangan aplikasi teknologi informasi keimigrasian untuk pengawasan keimigrasian melalui IFRIS, Aplikasi SIPP dan Aplikasi IASS.
"Juga pelasanaan bridginm visa dalam Skema Izin Tinggal Peralihan," ucap eks Ketua Badan Legislasi DPR ini.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengapresiasi terpilihnya Supratman sebagai Menkumham baru menjelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia berharap, Supratman bisa menjembatani masa transisi menuju pemerintahan baru 2024-2029, siapapun Menteri Hukum dan HAM nantinya yang terpilih dalam kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini agar program-program yang disiapkan ini bisa terlaksana pada tahun 2025.
"Pak Menkumham ini diharapkan bisa untuk menjembatani dalam masa transisi ini. Kami apresiasi karena beliau masuk saat di ujung tanduk," tutur Benny.