Kemendikbudristek Ogah Ada Siswa Siluman Di Sekolah

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta sekolah untuk tidak memasukkan siswa siluman, terlebih sampai melakukan pemalsuan dokumen, gratifikasi, hingga korupsi.

Siswa siluman merujuk pada siswa yang diterima sekolah melalui jalur gelap. Biasanya, siswa siluman tidak terdata dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tapi tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Tidak kita akomodir tindakan-tindakan yang mencederai prinsip-prinsip objektif, transparan, dan akuntabel," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDDasmen) Kemendikbudristek, Praptono, dalam gelar wicara daring, Senin (19/8).

Dia menjelaskan, sudah banyak sekolah dan dinas pendidikan di berbagai daerah yang mendapat sanksi karena memasukkan siswa siluman. Salah satu bentuk sanksinya adalah siswa dikeluarkan dari sekolah.

Praptono juga menyampaikan, data siswa siluman dalam Dapodik akan membuat data tidak sinkron. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Dia memahami, sebagian sekolah yang Dapodiknya tidak sinkron disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah. Misalnya, penambahan rombongan belajar atau daya tampung sekolah. Hal ini harus segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

"Kalau ada penambahan daya tampung pastikan semuanya berjalan dengan benar," tambah Praptono.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais berkata, siswa siluman merupakan permasalahan yang umumnya muncul setelah PPDB selesai.

"Biasanya seminggu sesudah penerimaan atau sesudah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tiba-tiba nambah satu kelas itu bisa dua sampai tujuh orang, itu siswa siluman," ujar Indraza dalam konferensi pers di Jakarta, awal Juli lalu.