Selamat

Jumat, 24 September 2021

15 September 2021|20:44 WIB

Jaksa Agung Tak Yakin Ada Daerah Bebas Dari Korupsi

Kinerja penanganan korupsi Kejaksaan lebih baik

Penulis: James Fernando,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageJaksa Agung ST Burhanuddin. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA – Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin meragukan ada daerah di Indonesia yang bebas dari kasus korupsi. Karena itu, butuh kerja keras dan komitmen jajaran Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di daerah. 

"Saya belum percaya apabila ada suatu daerah yang pada saat ini sudah 100% bebas dari kejahatan korupsi. Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi tantangan saudara untuk mengungkapnya," pada Rapat Kerja Teknis Jampidsus, Rabu (15/9).

Dia akan evaluasi tiap satuan kerja yang menangani perkara korupsi. Evaluasi Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, maupun Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang tak maksimal terkait mengungkap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya masing-masing.

"Saya tekankan kepada saudara sekalian agar jangan menangani perkara hanya dikarenakan takut dievaluasi, tetepi tanganilah perkara korupsi sebagai bentuk dedikasi saudara kepada masyarkat," kata Burhanudin. 

Burhanuddin menambahkan, tema rapat kerja teknis itu mengusung tema ‘Pidsus Berdedikasi’. Artinya, penegakan supremasi hukum serta pulihnya ekonomi nasional yang terimbas dari pandemi covid-19. Terlebih, Presiden Joko Widodo menyampaikan Korps Adhyaksa merupakan institusi terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.  

"Semakin kita memerangi korupsi, maka tentunya akan banyak muncul hambatan. Bahkan belakangan ini muncul tren corruptors fight back," tutur Burhanuddin.

Unggul
Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Ali Mukartono mengatakan, kinerja pemberantasan korupsi pihaknya lebih baik dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Polri. Hal itu berdasarkan survei Indonesia Corruption Watch (ICW) selama semester pertama 2021. 

Kata Ali, berdasarkan laporan itu, Korps Adhyaksa mengganggu 151 kasus tindak pidana korupsi. Sementara, Polri menangani 45 kasus dan KPK menangani 13 kasus. 

Dari ratusan kasus itu, nilai kerugian negara yang ditangani Kejaksaan Agung mencapai Rp26,1 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi ketimbang capaian Polri, yakni Rp388 miliar. Sementara kerugian keuangan negara dari 13 kasus korupsi yang ditangani KPK hanya sebesar Rp331 miliar. 

"Kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan cukup baik dalam aspek kuantitas, sedangkan dalam aspek kualitas dan profesionalisme penanganan kasus masih banyak catatan," kata Ali.

Sementara itu, Ali menjelaskan, berdasarkan case management system Kejaksaan, penyelidikan sebanyak 820 kasus. Lalu, penyidikan sebanyak 908 perkara dan penuntutan tindak pidana korupsi sebanyak 682 perkara. Upaya banding, sebanyak 153 perkara dan 92 perkara di tingkat kasasi. 

Jampidsus Kejaksaan Agung juga menerbitkan 386 surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi terhadap 342 orang dan eksekusi uang pengganti sebanyak 269 perkara. 

Jumlah penyelamatan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung selama semester pertama 2021 sebesar Rp15,815 triliun. Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sudah disetor ke kas negara sebesar Rp82,159 miliar.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER