Indonesia Perlu Punya Oposisi Yang Kuat

JAKARTA - Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi, berharap partai-partai yang ada di koalisi Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud bisa menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Menurutnya, hal itu perlu agar oposisi menjadi kuat, sebab komposisinya seimbang dengan partai pendukung pemerintah. Dengan begitu, partai politik yang menjadi oposisi dapat berperan menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan. 

"Pada akhirnya apabila kita harus menerima hasil Pemilu ini. Maka pelajaran yang paling penting, kita harus punya oposisi yang kuat," kata Jojo di Kantor PARA Syndicate, Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

Partai-partai yang diharapkan Jojo menjadi oposisi antara lain, PDIP, PPP, PKS, PKB dan NasDem. Sedangkan partai yang akan menjadi pendukung pemerintah antara lain, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat dan PSI.

"PDIP dan partai-partai yang berkoalisi di 01 dan 03. Harus menempatkan diri sebagai oposisi," imbuh dia.

Jojo menjelaskan, dalam negara demokrasi perlu adanya oposisi yang kuat. Selain untuk penyeimbang dan kontrol pemerintah, oposisi juga bisa diartikan sebagai penjaga demokrasi itu sendiri.

Berkaca pada lima tahun belakangan, Jojo menilai kebijakan pemerintah jadi semena-mena, akibat tidak kuatnya partai oposisi. Praktis hanya PKS yang berada di luar pemerintahan selama 10 tahun belakangan ini.

Maka, sejatinya kekuasaan mesti dibagi agar ada saling kontrol antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ia mengatakan, hal ini sejalan dengan konsep konsistensi dari Trias Politika.

"Kalau tidak ada oposisi yang kuat dampaknya seperti saat ini. Karena tidak ada yang mengkritisi pemerintah atau penguasa. Maka itu kita butuh oposisi yang kuat di parlemen untuk menguatkan kontrol terhadap pemerintah," tuturnya.