Indonesia Dinilai Mampu Dorong Perdamaian Di Afghanistan

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta pemerintah Indonesia berperan aktif dalam politik luar negeri untuk mengakhiri konflik Taliban dengan pemerintahan Afghanistan yang didukung Amerika Serikat dan NATO. Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), lanjut dia, Indonesia perlu berperan aktif dalam rekonsiliasi damai di Afghanistan.

"Indonesia memiliki hubungan baik dengan Afghanistan, termasuk Taliban yang kini menguasai Afghanistan. Peran-peran strategis Indonesia di masa lalu menjadi modal saat ini untuk lebih berperan lebih aktif dalam upaya rekonsiliasi damai," papar Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8).

Ia juga meminta pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bersama masyarakat internasional perlu berperan aktif. Agar Taliban tidak lagi menjadikan Afghanistan sebagai tempat berlindung kelompok-kelompok teroris, seperti Al-Qaeda dan ISIS.

"Perang terhadap terorisme global melawan ISIS, Al-Qaeda dan kelompok terorisme lainnya harus dilakukan oleh pemerintah Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban. Hal ini dilakukan agar tidak terulang perang panjang yang merugikan rakyat Afghanistan," urai Sukamta.

Dia menilai, pemerintah Indonesia juga bisa mendorong Taliban agar lebih inklusif, akomodatif, serta moderat. Sehingga bisa mengakomodasi kepentingan dari berbagai pihak, termasuk kaum perempuan untuk bersama membangun Afghanistan.

Sebagai penguasa Afghanistan saat ini, lanjut Sukamta, Taliban memiliki tanggung jawab membawa Afghanistan dari kehancuran akibat perang menjadi negara yang normal. Proses pembangunan kembali Afghanistan bisa melibatkan semua pihak yang ingin membangun negara itu secara damai dan moderat.

"Indonesia dan dunia internasional bisa ikut terlibat dan terus mendorong pembangunan kembali di Afghanistan," jelas Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini.

Terkait dengan pengakuan Taliban sebagai pemimpin resmi di Afghanistan, pemerintah Indonesia harus segera menentukan sikap dengan berdasarkan situasi dan komunikasi. Parameter pengakuan secara de facto dan de jure bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melihat sikap kebijakan Taliban. 

"Keseriusan Taliban dalam melindungi warga negara asing dan mengurus rakyatnya bisa menjadi syarat pengakuan Indonesia bahkan dunia internasional untuk legitimasi kepemimpinan Taliban di Afghanistan," tutur Wakil Ketua Bidang Politik Hukum Dan Keamanan FPKS DPR ini.