Indonesia Berbagi Strategi Penanganan Terorisme

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan upaya penanganan terorisme dan radikalisasi di Indonesia. Terutama, rehabilitasi dan reintegrasi bagi mantan narapidana.

“Rehabilitasi dan reintegrasi harus mencakup semua aspek. Tak terbatas pada mantan narapidana teroris, tetapi juga harus memperkuat ketahanan masyarakat dan lingkungan yang menerima mereka," ungkap Retno saat pidato dalam forum Ministerial Plenary Meeting of the Global Counter-Terrorism Forum 13th di New York, Amerika Serikat, Rabu (20/9) dikutip dari laman Kemenlu.

Retno dalam pidatonya menuturkan, ancaman global terorisme terus meningkat dan terus berevolusi. Aksi teror semakin beragam.

Pelaku teror mulai menggunakan propaganda online. Juga menggunakan teknologi baru termasuk drone dan artificial intelligence (AI) yang semakin tinggi. 

Sehingga, lanjut Menlu Retno, angka kematian akibat terorisme dalam lima tahun terakhir dilaporkan meningkat.

Menlu lalu menguraikan strategi yang diterapkan Indonesia.

Pertama, mengedepankan pendekatan whole-of-government and whole-of-society. Keduanya dimandatkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme. 

Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya peran, dukungan dan sinergi pemerintah dengan masyarakat. Pendekatan ini juga menggabungkan hard and soft approaches, pelibatan masyarakat dan kerja sama internasional.

“Tujuan pelibatan banyak pihak ini untuk mengubah pemikiran ekstrem menjadi tindakan damai," ucap Menlu Retno.

Kedua, memastikan kemajuan teknologi dan riset, agar tidak disalahgunakan. Teknologi yang berkembang sangat cepat dapat memberi ruang bagi berkembangnya ide-ide ekstremisme.

Untuk itu, Indonesia telah meluncurkan Pusat Pengetahuan Indonesia (I-KHub). Guna mengintegrasikan sistem data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis penelitian dalam upaya memerangi ekstremisme. Sekaligus memastikan keamanan negara.

Ketiga, terus memastikan lingkungan yang aman untuk menangkal ekstremisme. Termasuk melalui program pendidikan bagi perempuan dan anak.

“Karena pemikiran ekstremis hanya dapat tumbuh di tempat yang dipenuhi dengan kebencian", ujar Menlu Retno.

Menlu Indonesia berharap, negara-negara anggota Global Counter Terrorism Forum (GCTF) berkomitmen kuat untuk memastikan implementasi secara inklusif dari strategi rehabilitasi dan reintegrasi ini.

GCTF merupakan forum utama di luar kerangka PBB yang membahas upaya kerja sama dan pertukaran informasi global dalam isu penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Menlu Retno hadir dalam kapasitasnya sebagai Co-Chair Countering Violent Extremism (CVE) Working Group (WG), di mana Indonesia telah menjabat sejak tahun 2017 bersama Australia.