Ijazah Palsu Masih Jadi Tantangan Kemendikti

JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti) Brian Yuliarto menjelaskan, kasus pemalsuan ijazah menjadi salah satu tantangan yang kementerian itu.

Mendikti melanjutkan, masalah ijazah palsu berdampak luas. Seperti, dalam proses seleksi penerimaan karyawan dan kepentingan lain yang memerlukan validasi ijazah. 

Oleh karena itu, Kemendikti menjajaki kerja sama dengan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk digitalisasi ijazah untuk mendukung percepatan transformasi digital di bidang pendidikan.

“Sehingga, melalui kerja sama ini diharapkan dapat dicapai transparansi dan efisiensi dalam pelayanan,” terang dia dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (23/4).

Baca:  UGM Jawab Tudingan Skripsi dan Ijazah Jokowi Palsu

Menteri Brian juga mengimbau seluruh kampus untuk menerapkan sistem ijazah digital yang terintegrasi dengan transkrip nilai dan proses legalisasi, sehingga dapat diverifikasi oleh pemberi kerja atau penerima manfaat lain dari kebijakan ini.

"Kita akan meyakinkan teman-teman PTN dan PTS terkait keuntungan atau kelebihan dari sistem digital ini dibandingkan dengan sistem yang ada. Tujuan kita bukan semata-mata mendigitalisasi atau mengubah bentuknya, tetapi memang ada banyak hal lain yang didapatkan oleh semua pihak terkait pentingnya kita lakukan transformasi digital," urai dia.

Sementara itu, Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya menegaskan, perusahaan negara itu bersama Kemdikti akan berupaya optimal demi sistem digitalisasi yang ramah publik.

"Digitalisasi seperti digital ID, satu data, dan lainnya adalah sesuatu yang memang harus dibangun sebagai hal mendasar dalam pelayanan publik serta pendidikan. Karenanya kami akan senang sekali bisa terus melanjutkan kerja sama ini, membantu pemerintah untuk berbagai kebijakan yang lebih efektif dan efisien," tutur Dwina lagi.