HUT Bhayangkara, Transportasi Jakarta Rp1

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 untuk tiga moda transportasi yaitu Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta pada peringatan HUT ke-79 Bhayangkara, Rabu, 1 Juli 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pemberlakuan tarif Rp1 ini selain sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, juga mendukung kelancaran mobilitas warga pada momen penting nasional.

"Layanan transportasi publik Rp1, kami hadirkan sebagai wujud dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap peringatan HUT ke-79 Bhayangkara sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum oleh masyarakat," kata Syafrin di Jakarta, Selasa (1/7) dikutip dari Antara.

Syafrin melanjutkan, selama kebijakan ini berlangsung, sistem tarif pada kartu elektronik akan mencatatkan biaya Rp1 untuk keperluan perekaman data.

Sementara itu, layanan angkutan lain yang memang sudah memiliki tarif nol rupiah seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares dan layanan sosial lainnya, akan tetap beroperasi seperti biasa tanpa perubahan.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan tertib dan tetap menjaga kenyamanan bersama selama menggunakan transportasi publik," sambung dia.

Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara Tahun 2025 digelar di Lapangan Monas, Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025 dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mencegah kemacetan, masyarakat diminta menghindari kawasan Monas dan menggunakan jalur-jalur alternatif. Beberapa ruas jalan dan wilayah yang diprediksi bakal terdampak kemacetan yakni Sudirman-Tamrin, Tomang-Harmoni, Juanda-Veteran, kemudian Gunung Sahari, Tugu Tani, hingga Cempaka Putih.

Agar terhindar kemacetan karena padatnya lalu lintas, masyarakat juga dapat menggunakan transportasi umum.

Baca juga: Subsidi Jadi Poin Penting Dalam Layanan Transportasi Publik

Subsidi
 Dishub DKI Jakarta menyatakan, mengalokasikan 70% dari total anggaran Rp7,2 triliun atau setara Rp5,16 triliun untuk subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, sisanya digunakan belanja pegawai, belanja modal, dan lain sebagainya.

Syafrin menambahkan, subsidi besar dengan maksud agar transportasi publik terus meningkat. Dia menyebut, nilai subsidi itu 

Sementara, 30% sisa anggaran, untuk belanja operasional lima persen, belanja barang dan jasa 14% persen, dan belanja modal sembilan persen.