Gelar Sarasehan Nasional Pendidikan, BRIN Serap Masukan Untuk Dunia Pendidikan

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan masukan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia di era pemerintahan yang baru, melalui gelaran Sarasehan Nasional Pendidikan. Gelaran ini dilakukan atas inisiatif Pusat Riset Pendidikan BRIN, dengan menghadirkan sebanyak 43 pembicara dari berbagai wilayah di Indonesia.

"Terdapat sebanyak 43 pembicara yang akan menyampaikan pikirannya dalam sarasehan ini. Para pembicara merupakan akademisi atau BRIN sendiri yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua," kata Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Trina Fizzanty dalam gelaran tersebut yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (23/10).

Trina mengatakan, berbagai pembahasan yang disampaikan pada kesempatan ini juga menjadi refleksi dan menjadi perhatian para pakar, dalam meningkatkan kualitas dan daya saing di dunia pendidikan Indonesia. Sebagaimana tema acara ini yaitu “Refleksi 20 Tahun Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Harapan Dalam Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Bangsa untuk Pemerintahan ke Depan”.

Menurut dia, buah pemikiran yang dipaparkan dalam gelaran ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. "Sejumlah isu akan dibahas, tentu dengan pemikiran yang konstruktif dalam upaya mewujudkan daya saing dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN Ahmad Najib Burhani mengatakan, dalam 20 tahun terakhir, dunia pendidikan di Indonesia memiliki banyak program dan inovasi.

Ia mengemukakan, penerapan berbagai kebijakan seperti perubahan kurikulum, pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), transformasi kelembagaan dari satuan kerja menjadi Badan Layanan Umum (BLU), penghapusan Ujian Nasional (UN), hingga implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, memiliki kelebihan dan kekurangan dengan tantangannya masing-masing.

Oleh karena itu, Najib menyebut, hadirnya sejumlah narasumber yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia ini, bisa menjadi sumber informasi yang valid akan kelebihan dan kekurangan dari berbagai kebijakan pendidikan yang diimplementasikan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Semoga ini bisa menjadi masukan untuk kebijakan pemerintahan kita yang akan datang. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua pembicara yang hadir dari berbagai wilayah dan institusi di Indonesia," tutur Ahmad Najib.

Kaji Ulang
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi, hingga peniadaan Ujian Nasional (UN).

Usai melakukan serah terima jabatan dengan Mantan Mendikbudristek periode 2019-2024, Abdul Mu'ti menerangkan ia bersama jajarannya, akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

“Jadi soal ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi, ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” kata Abdul Mu'ti di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Senin.

Ia menambahkan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah. Termasuk masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini.

“Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” katanya.

Di samping itu, ia juga memastikan kepemimpinannya akan tetap bergerak cepat dan memprioritaskan berbagai target, menengah hingga panjang dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ia berharap seluruh jajaran di dalam Kementerian Dikdasmen nantinya dapat bergotong royong dalam memastikan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif sehingga pendidikan dasar dan menengah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi.