Selamat

Rabu, 26 Januari 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

15 Januari 2022

16:05 WIB

Formappi: RUU IKN Dikebut Untuk Kepentingan Elite

Kalau tujuan pemindahan ibu kota negara untuk kepentingan bangsa, seharusnya pembahasan RUU IKN dilakukan terbuka dan menyerap partisipasi publik

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Nofanolo Zagoto

Formappi: RUU IKN Dikebut Untuk Kepentingan Elite
Presiden Jokowi saat memantau lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Antarafoto

JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius mengkritik pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang terkesan terburu-buru dan mengabaikan partisipasi publik.

Menurutnya, pembahasan yang buru-buru dan minim partisipasi publik ini akan menimbulkan kecurigaan dari rakyat. Dia sendiri makin menangkap kesan bahwa RUU IKN hanya untuk memenuhi kepentingan ambisi pemerintah dan DPR.

"Sesungguhnya motivasi perpindahan ibu kota ini bukan untuk sebuah solusi atas persoalan yang terjadi, tetapi lebih pada memenuhi ambisi pemerintah dan DPR terhadap ibu kota negara baru," ujar Lucius kepada wartawan, Sabtu (15/1).

Lucius menjelaskan jika tujuan pemindahan ibu kota negara untuk kepentingan bangsa, seharusnya pembahasannya dilakukan secara terbuka dengan menyerap partisipasi publik. Jadi wajar jika anggapan RUU IKN ini hanya untuk kepentingan sebagian kelompok.

"Kalau sembunyi-sembunyi, maka mungkin memang itu bukan program untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan elite saja," ucap Lucius.

Ia juga menuding cepatnya pembahasan RUU IKN ini juga sebagai taktik parlemen dan pemerintah demi bisa lolos dari pemeriksaan ketat publik. Karena, jika publik dibiarkan memeriksa ketat isi RUU IKN, maka peluang respons masif akan muncul.

Dalam pembahasan yang cepat juga biasanya informasi tidak banyak diberikan ke publik yang berimbas pada tidak tersedianya cukup ruang untuk partisipasi publik. Partisipasi publik sudah cukup dijustifikasi oleh beberapa RDPU dengan ahli dan kelompok masyarakat sipil.

"Aspirasi yang disampaikan melalui RDPU itu hanya formalitas saja, karena DPR dan pemerintah sudah punya sikap sendiri atas isi RUU, sehingga masukan yang disampaikan hanya menjadi catatan dokumentasi," papar dia.

Pembahasan RUU IKN ini bagi Lucius seakan mengulang kesalahan pada proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang minim partisipasi publik. Lucius khawatir pembahasan RUU IKN ini akan lebih berdampak negatif dibanding RUU Cipta Kerja.

Padahal pemindahan ibu kota negara bukan merupakan sesuatu yang dilakukan rutin setiap tahun. Untuk itu, semestinya harus ada sosialisasi dan penyerapan aspirasi yang cukup panjang dan mendalam dalam pembahasan RUU IKN.

"Karena kalau RUU Cipta Kerja masih menyisakan kisah tentang munculnya perdebatan di ruang publik, adu gagasan di ruang rapat yang cukup lama. RUU IKN sama sekali jauh dari kerusuhan," tutur dia.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER