Fitra Duga Anggaran Rp65 T Disiapkan Untuk Kementerian Dan Badan Baru

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga kementerian dan badan baru di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat bekal sebanyak Rp65 triliun untuk operasi awal. Hal ini diketahui dari anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) belanja 2025.

Peneliti Fitra, Badiul Hadi mengatakan, pemerintah pada September 2024 sudah mengutak-atik APBN untuk 2025. Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan tim transisi Pemerintahan Prabowo dan Prabowo sendiri. Nah, usai pertemuan, anggaran belanja K/L 2025 naik dari yang awalnya Rp1.094,66 triliun menjadi Rp1.160,09 triliun.

“Artinya, ada peningkatan Rp65,43 triliun, yang menurut analisis kami itu yang akan digunakan untuk membiayai kementerian dan badan-badan baru,” katanya dalam diskusi DPR Baru dan Kabinet Gemuk, di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (17/10).

Meski begitu, Badiul mengatakan anggaran itu belum cukup. Menurutnya, butuh dana lebih untuk kementerian itu bisa beroperasi dengan baik.

“Untuk membentuk satu kementerian yang bisa settle itu tidak cukup satu tahun, dan itu membutuhkan biaya operasional dan administrasi yang cukup besar,” katanya.

Karena itu, ia memprediksi pemerintahan Prabowo ke depan akan mengutak-atik anggaran perlindungan sosial dan subsidi untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pemerintah.

“Ke depan post anggaran ini yang justru mengkhawatirkan adalah ketika anggaran-anggaran untuk layanan dasar pendidikan dan kesehatan ini yang akan diutak-atik oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan politis. Itu yang kami sangat khawatir jangan sampai kemudian masyarakat terbebani dengan itu,” paparnya.

Kemudian, Badiul mengatakan, yang potensial untuk pemerintah mendapat anggaran selanjutnya adalah dengan kenaikan pajak.

“Situasi ini yang saya kira akan membuat situasi kondisi masyarakat itu semakin tidak baik secara perekonomian. Karena apa? Karena ada tantangan yang sangat besar. Stabilitas ekonomi itu bisa terganggu, termasuk misalnya daya beli masyarakat, belum nanti potensi angka pengangguran yang akan naik di tahun-tahun kedepan,” ucapnya.

Sebagai informasi, jumlah kementerian era pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi meningkat. Jumlahnya dikabarkan antara 44-46 kementerian, naik dari yang sebelumnya 34.