Selamat

Sabtu, 19 Juni 2021

HUKUM

10 Juni 2021|10:57 WIB

Firli Mangkir Dipanggil Komnas HAM, MAKI Uji Materi UU HAM

Panggilan Komnas HAM berlaku bagi semua WNI secara pribadi atau dari instansi pemerintah atau lembaga swasta tanpa kecuali

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.

JAKARTA – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) berencana melakukan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Langkah ini diambil untuk merespons mangkirnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dari panggilan Komnas HAM.

Bagi Koordinator MAKI Boyamin Saiman, langkah KPK meminta penjelasan jenis pelanggaran HAM dari TWK kepada Komnas HAM telah menimbulkan polemik. Padahal, Firli dipanggil Komnas HAM berdasarkan aduan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).
 
"MAKI mengajukan uji materi UU HAM dengan maksud menguji efektivitas Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya termasuk kewenangan memanggil seseorang untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya terkait aduan dugaan pelanggaran HAM," kata Boyamin dalam keterangan pers, Kamis (10/6).
 
MAKI ingin MK memutuskan Pasal 89 Ayat (3) yang menyatakan Komnas HAM berwenang melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah dan badan hukum swasta kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau pimpinan KPK lainnya.

Perubahan yang sama juga diinginkan MAKI di Pasal 94 Ayat (1) soal kewajiban pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya memenuhi permintaan Komnas HAM, serta isi Pasal 95 yang menyebut bahwa Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pasal-pasal di atas berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah dan badan hukum swasta kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau Pimpinan KPK lainnya," sindir Boyamin.

Dia memahami, panggilan Komnas HAM berlaku bagi semua WNI secara pribadi atau dari instansi pemerintah atau lembaga swasta tanpa kecuali. Jadi, penolakan Firli Bahuri atas panggilan Komnas HAM adalah bentuk imunitas atau kekebalan istimewa sehingga perlu diatur khusus dalam UU HAM. 

"Sekali lagi, ini untuk memberikan hak istimewa kepada Firli Bahuri dari panggilan Komnas HAM," tegasnya.

Boyamin mengatakan, apabila uji materi ini dikabulkan, maka memberikan hak dan landasan yang kuat kepada Firli Bahuri Ketua KPK untuk menolak panggilan Komnas HAM. Akan tetapi, jika uji materi ditolak, maka semua orang termasuk Ketua KPK harus datang jika dipanggil Komnas HAM.

Uji materi ini, kata dia, diajukan secara serius, bukan bermaksud menyindir siapapun. Bukan juga untuk memberikan hak istimewa kepada Firli Bahuri. Namun jika uji materi ini dikabulkan, menunjukkan bahwa Firli adalah orang istimewa, sehingga perlu diberi kekebalan dari panggilan Komnas HAM. 

Namun jika ditolak, hal itu menunjukkan bahwa Firli adalah WNI yang kedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana amanat pasal 27 UUD 1945.

"Uji materi ini akan diajukan minggu depan kepada Mahkamah Konstitusi (MK)," pungkasnya.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER