Enggan Direlokasi Dari Lokasi Kumuh, Warga Bisa Pilih Bedah Rumah

JAKARTA - Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Jakarta Selatan menyarankan program bedah rumah, bagi warga yang tak setuju relokasi terkait penanganan RW kumuh.

"Untuk warga yang sudah memiliki tanah dan rumah, biasanya memilih opsi bedah rumah karena mereka tidak mau pindah dari lokasi tinggalnya saat ini," kata Kepala Suku Dinas PRKP Jakarta Selatan Agus Ruhyat di Jakarta, Selasa (18/3).

Hanya saja, ia menegaskan, renovasi rumah merupakan kepemilikan aset privat dimana APBD tidak bisa masuk, sehingga biasanya dilakukan menggunakan dana non APBD atau program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) oleh Baznas/Bazis.

Menurut dia, ada banyak opsi untuk penanganan daerah kumuh, selain pindah ke rusunawa. Terlebih, adanya keterbatasan unit pada rusunawa tersebut. Sejumlah opsi itu mulai dari bedah rumah, hingga pembangunan rumah tinggal dengan pola konsolidasi tanah vertikal (KTV) yang dibiayai CSR pihak swasta.

Kini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta melakukan pembangunan rumah susun, melalui program konsolidasi tanah vertikal (KTV) yang berada di area kumuh dan tak layak huni di Jakarta. KTV sendiri merupakan program penataan kembali tanah-tanah yang terpisah secara kepemilikan dan penggunaan guna meningkatkan kualitas lingkungan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Hanya saja, ia menyadari, sejumlah imbauan ini perlu proses panjang dan bertahap agar bisa meyakinkan masyarakat. "Perlu kesediaan warga juga untuk lingkungan dan rumah tinggalnya ditata dan diperbaiki oleh pemerintah dengan pola-pola penataan tersebut," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 450 RW kumuh di 2023. Pemerintah Provinsi DKI berhasil mengurangi 220 RW kumuh di tahun 2023 melalui program rencana aksi komunitas (Community Action Plan/CAP) dan program mengimplementasikan kebersamaan masyarakat dalam menata lingkungan (Collaborative Implementation Program/CIP).

Rumah Susun
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji secara mendalam relokasi warga di bantaran kali atau sungai, lokasi rawan banjir dan kawasan tak layak huni lainnya ke rumah susun (rusun).

"Pemprov perlu mengkaji dulu relokasinya sebelum dijanjikan kepada masyarakat," ujar Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Meli Budiastuti.

Hal itu bertujuan agar siap dan matang saat direalisasikan sehingga eksekusi bisa terlaksana secara baik, tertib dan aman bagi semua pihak. Ini sebagai tindak lanjut atas usul Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh di Jakarta, sekaligus solusi agar warga dapat tinggal di hunian yang layak dan aman.

Wagub pernah menanyakan langsung pada warga Jakarta yang ditemuinya. Salah satunya saat meninjau lokasi terdampak banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, pada 4 Maret 2025. Menurut Meli, saat itu usulan Rano mendapatkan tanggapan beragam dari warga.

Namun, kata dia, usulan relokasi warga ke rusun masih dipelajari secara mendalam antara lain mempertimbangkan kondisi lokasi, kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang berlaku.

"Harapannya, apabila keputusan tersebut telah diambil, diharapkan keputusan tersebut akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi warga yang terdampak," kata Meli.

Sementara itu, Wagub Rano pernah menyatakan, meskipun warga masih ingin tetap tinggal di lokasi yang sama dengan kediamannya saat ini, namun Pemprov DKI bisa membantu membangun rusun tak jauh dari lokasi tersebut.

Rano atau akrab disapa Bang Doel mengingatkan terkait karakter banjir di Jakarta yang tak bisa diprediksi. Rusun, kata dia, mungkin aman bagi warga yang tinggal di lantai atas, sementara tak demikian bagi yang tinggal di lantai bawah.

Karena itu, selain mengupayakan warga di lokasi rawan banjir bersedia direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta, normalisasi sungai juga tetap dilakukan.