Eks Jaksa Agung Ingatkan Dampak Penulisan Sejarah Ulang

JAKARTA - Jaksa Agung periode 1999-2001, Marzuki Darusman menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk penulisan sejarah ulang Indonesia. Menurut dia, gagasan pemerintah itu bukan sesuatu yang baru, namun berpotensi memberi dampak besar bagi bangsa Indonesia.

Dia memberi contoh sebuah seminar yang digelar pada 1957. Peserta dari seminar itu adalah para ahli dari berbagai bidang membahas tentang penulisan sejarah Indonesia.

Baca juga: PDIP Ingatkan Penulisan Ulang Sejarah Berdasarkan Fakta   

“Salah satu kesimpulan dari seminar itu, penulisan sejarah oleh pemerintah akan berdampak pada ideologi bangsa itu sendiri,” terang Marzuki dalam sebuah diskusi di kantor ELSAM, Jakarta, Jumat (22/8).

Sehingga, lanjut Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), dengan ideologi yang ditemukan itu, pemerintah bisa menjadi membentuk ulang bagaimana bangsa Indonesia berdasarkan ideologi hasil penulisan sejarah ulang itu.

“Itu hanya satu langkah bagaimana orang Indonesia itu diatur pemerintah,” jelas dia.

Kemudian, pemerintah mulai mengatur perilaku dan keleluasaan masyarakat.

Mantan Ketua Komnas HAM ini menduga, penulisan sejarah ulang ini tidak akan dihentikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu kita tidak bisa halangi pemerintahan ini, tidak bisa! Kalau dia mau, dia lakukan! Walaupun diundur, akibat tekanan dari public atau dari dalam pemerintahan itu sendiri,” urai dia.

Sebelumnya, penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan menuai kritik karena dinilai kontroversial.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut penulisan ulang sejarah Indonesia melibatkan 112 sejarawan. Isinya akan meliputi penulisan sejarah sejak pemerintahan era Presiden ke-1 Soekarno hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.