DPR Tagih Realisasi Rekrutmen Sejuta Guru Honorer | Validnews.id

Selamat

Sabtu, 27 November 2021

25 November 2021|13:27 WIB

DPR Tagih Realisasi Rekrutmen Sejuta Guru Honorer

Reksrutmen guru honorer jadi PPPK salah satu bentuk menyejahterakan guru

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

DPR Tagih Realisasi Rekrutmen Sejuta Guru HonorerIlustrasi guru honorer tuntut perbaikan kesejahteraan. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

JAKARTA – Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menyatakan, peringatan Hari Guru Nasional tiap 25 November harus menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen memperjuangkan kesejahteraan para pendidik di tanah air. 

Salah satunya dengan segera menuntaskan program rekrutmen sejuta guru honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini demi meningkatkan kesejahteraan guru-guru di tanah air.

“Pelaksanaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati, dan meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia,” urai Huda dalam siaran pers, Kamis (25/11).

Ia mengatakan, pengelolaan tenaga kependidikan masih menjadi salah satu persoalan krusial dalam manajemen pendidikan di Indonesia. Salah satu persoalan utamanya yaitu tidak seimbangnya jumlah guru dengan kebutuhan di lapangan.

Selain itu, ada juga persoalan lain seperti tidak meratanya distribusi guru, hingga minimnya kesejahteraan guru merupakan masalah-masalah yang dari tahun ke tahun belum juga terselesaikan. 

“Padahal guru merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Bagaimana mengharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan mumpuni, jika para guru tidak bisa mendidik secara optimal,” papar Huda. 

Dia mengakui jika program sejuta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah terobosan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kependidikan di tanah air. Namun, masih banyak permasalahan terkait pelaksanaan program tersebut.

Dari mulai rendahnya pengajuan formasi pemerintah daerah, tingginya passing grade seleksi, rendahnya poin afirmasi, hingga kepastian jadwal seleksi. Ia meminta, berbagai permasalahan ini harus segera dituntaskan, agar target rekrutmen sejuta guru honorer ini bisa tuntas tidak lebih dari tahun 2022.

"Jangan sampai pelaksanaan program rekrutmen sejuta guru honorer ini menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari karena tak kunjung tuntas,” tegas Politisi PKB ini. 

Potensi berlarutnya rekrutmen sejuta guru honorer menjadi guru PPPK, lanjut Huda, mungkin terjadi. Maka, diperlukan pengawalan dari stakeholder pendidikan mulai dari organisasi guru, aktivis pendidikan, hingga para wakil rakyat agar program ini benar-benar tuntas.

Program ini, kata Huda, perlu dikawal sehingga pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, Kemenpan RB, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sungguh-sungguh untuk fokus menyelesaikan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK.

Huda menilai, persoalan krusial yang bisa menghambat program rekrutmen sejuta guru honorer ini adalah masalah anggaran. Belum sepenuhnya alokasi 20% dana APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan membuat banyak masalah krusial pendidikan termasuk pengelolaan guru tidak kunjung tuntas. 

“Upaya memastikan 20% dana APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan ini memang menjadi persoalan tersendiri karena banyak masalah krusial di bidang pendidikan yang tak kunjung tuntas karena persoalan anggaran,” tandas Huda.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER