DPR Kritik Pemerintah Bagi-bagi Rice Cooker

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati menilai, program bagi-bagi rice cooker gratis dari pemerintah tidak tepat sasaran dan justru merugikan keuangan negara.

Ia menilai masyarakat saat ini lebih memerlukan harga pangan murah dan terjangkau. Pengadaan alat memasak berbasis listrik yang dianggarkan Rp340 miliar untuk 680.000 calon penerima manfaat

“Saat ini harga beras tinggi. Emak-emak lebih butuh pangan murah. Kendalikan harga pangan agar terjangkau dan murah, itu lebih prioritas," ungkap Mufida lewat keterangan pers, Kamis (12/10) di Jakarta.

Semestinya, lanjut Ketua DPP PKS ini, anggaran sebesar itu dialihkan untuk memberikan subsidi bantuan harga pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, program ini menjadi sebuah kebijakan paradoks, karena sebelumnya salah satu menteri meminta agar masyarakat beralih tidak mengonsumsi beras ke ubi-ubian melihat melambungnya harga beras. 

Namun, kementerian lain justru memberikan bantuan alat memasak nasi dengan anggaran besar.

“Rakyat diminta makan ubi-ubinya karena beras mahal, namun diberikan bantuan alat memasak nasi. Daripada tidak sinkron kebijakan, pastikan harga pangan pokok terjangkau,” imbuh dia.

Senada, Anggota Komisi XI, Hidayatullah berpandangan secara ekonomi tidak ada dampak signifikan yang dirasakan masyarakat atas program pembagian rice cooker gratis ini.

Menurut dia, justru rumah tangga dengan daya 450 VA kian menambah beban bayar listrik masyarakat yang kian mahal. Lantaran efek besaran watt penanak nasi sekitar 200-300 watt.

Seharusnya pemerintah memprioritaskan anggaran APBN yang lebih urgen, misalnya memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih tertinggal dari negara Asia Tenggara lain, seperti Singapura, Thailand, atau Malaysia.

“Anggaran rice cooker sebesar Rp347 lebih tinggi dibanding anggaran untuk gizi balita, makanan tambahan ibu hamil, dan pelatihan nakes hanya Rp205 miliar di Kemenkes dan BKKBN cuma senilai Rp 5 miliar, ini kan memprihatinkan,” cetus dia.

Anggota Legislatif asal Medan ini mempertanyakan esensi program tersebut bagi perekonomian nasional, program dinilai lebih condong memberi keuntungan bagi segelintir produsen penanak nasi.

Hidayatullah mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan hendaknya dikaji dengan matang dan mendorong bagi kesejahteraan rakyat.

“Sementara wacana bagi-bagi 680 ribu rice cooker gratis seperti mendorong rakyat menjadi boros tidak hemat, apalagi harga beras kian meroket dan stok yang terbatas” tandas Hidayatullah.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membagikan 500 ribu lebih rice cooker gratis ke masyarakat. Upaya ini diklaim pemerintah sebagai upaya untuk mendorong pemanfaatan energi bersih dari rumah tangga.

Program bagi-bagi rice cooker gratis ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Program itu juga diharapkan meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 gigawatt-hours (GWh) setara dengan kapasitas pembangkitan 20 megawatt (MW). Selain itu, program ini juga berpotensi menghemat LPG sekitar 29 juta kilogram atau setara 9,7 juta tabung 3kg.