DKI Masih Bahas Wacana Pemindahan Warga Plumpang

JAKARTA –Pemprov DJKI Jakarta menyatakan, masih membahas rencana relokasi warga yang memiliki hunian dekat dengan depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Hal ini diutarakan untuk menanggapi rencana pembuatan zona penyangga (buffer zone) minimal selebar 50 meter antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman penduduk 

"Yang 50 meter, masih dibahas. Karena kami kan harus memperhatikan kepentingan warga ya," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Jakarta Timur, Jumat (17/3). 

Heru menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berada di tengah-tengah dalam menyikapi persoalan di Plumpang. "Kalau Pemda adanya di tengah-tengah," kata Heru.
 
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan, pembangunan buffer zone ini penting untuk membuat masyarakat sekitar aman. Di sisi lain, operasional, suplai serta distribusi BBM Pertamina juga aman mengingat Depo Plumpang sendiri begitu strategis karena memasok sekitar 15% dari stok BBM nasional.

“Pembangunan buffer zone ini penting karena opsi untuk langsung menutup (Depo Plumpang) sekarang itu tidak mungkin. Oleh karena itu, agar semuanya aman, termasuk masyarakat sekitar aman dan operasional suplai BBM juga aman, maka pembangunan buffer zone ini menjadi suatu hal yang urgent untuk dilakukan," kata Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI dipantau secara daring pada Selasa.

Relokasi Depo Atau Pemukiman
Hal tersebut disampaikan Nicke merespons adanya dua pendapat, apakah Depo Plumpang atau warga di sekitarnya yang direlokasi.
 
"Jadi kalau tadi ditanya apakah warganya yang direlokasi atau terminalnya, jawabannya 'dan' tetapi timeframe yang berbeda. Maksudnya warga di sini adalah yang buffer zone karena Terminal Plumpang tidak bisa kita tutup. Ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan suplai nasional," ujar dia.
 
Ia menjelaskan, di Depo Plumpang tidak hanya terdapat tangki penyimpanan BBM, namun juga ada fasilitas-fasilitas lainnya seperti LPG, Pelumas, dan lain-lain. Selain itu, Depo Plumpang juga menyuplai BBM ke 790 SPBU di 19 kabupaten/kota.
 
"Tidak mudah, tidak bisa serta merta kemudian kami pindahkan, dan ini (Depo Plumpang) menyimpan sekitar 15% dari stok nasional sehingga kalau kita lihat dengan peran strategis dari TBBM Plumpang dan ini bagian dari satu value chain. Jadi, kalau ini kemudian tiba-tiba kami off-kan maka value chain-nya akan terputus sehingga akan mengganggu distribusi," ucap Nicke.
 
Sementara soal rencana relokasi ke lahan PT Pelindo di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ia mengatakan lahan tersebut nantinya bakal digunakan untuk mendukung program transisi energi Pertamina.
 
"Mengenai penjelasan adanya terminal di Kalibaru. Jadi, sekitar 3 tahun lalu, kami sudah mulai melakukan perencanaan, Pertamina harus melakukan transisi energi bahwa ke depan BBM itu mungkin akan berkurang demand-nya," ujar Nicke.
 
Oleh karena itu, Pertamina memerlukan fasilitas untuk membangun produk-produk baru seperti petrochemical, green/sustainable aviation fuel, hydrogen, biofuel, dan lain-lain.Kebutuhan tambahan produk-produk baru ini tidak mungkin di bangun di Plumpang. 

“Sejak tiga tahun lalu, kami sudah lakukan kerja sama dengan Pelindo untuk membangun di kawasan industri yang dari reklamasi ini ada 32 hektare lahan yg dialokasikan di mana ini kami sebut sebagai green multi purpose terminal dan konsepnya green karena ini kami sesuaikan dengan transisi energi," tuturnya.
 
Itupun, lahan di Kalibaru tersebut baru siap untuk dibangun pada akhir 2024.
 
"Kalau yang di Kalibaru yang memang akan kami bangun, dan nanti lahan dari Pelindo itu baru siap dibangun di akhir 2024. Jadi, setelah itu baru kami siap membangun. Itu pun perlu waktu antara 2-3 tahun, sehingga terminal baru ini mungkin baru jadi nanti sekitar 4 atau 5 tahun kemudian," tuturnya.

“Sehingga kalau kita lihat dengan peran strategis dari TBBM Plumpang dan ini bagian dari satu value chain.  Jadi, kalau ini kemudian tiba-tiba kami off-kan maka value chain-nya akan terputus sehingga akan mengganggu distribusi," tegasnya. 

Berkoordinasi Dengan DKI
Sebelumnya, pada Senin (6/3), Menteri BUMN Erick Thohir menggelar rapat dengan PT Pertamina soal kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Rapat itu salah satunya menyimpulkan bahwa perusahaan plat merah itu harus membangun buffer zone agar Depo Pertamina Plumpang tak berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Menurut Erick, buffer zone itu akan didirikan dalam jarak 50 meter dari pagar Depo Plumpang.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta PT Pertamina Patraniaga untuk menyelesaikan perluasan zona penyangga (buffer zone) antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman penduduk dalam kurun waktu tiga bulan.
 
"Komisi VI mendukung penuh perluasan buffer zone di sekitar Depo Plumpang. Saya minta persoalan ini selesai dalam tiga bulan," kata Andre.

Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan demi memastikan keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitar Depo Plumpang. Ia berpendapat dengan perluasan buffer zone, jatuhnya banyak korban seperti yang terjadi pada peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3), dapat dihindari.
 
Lebih lanjut, Andre mendorong Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk mempercepat penataan buffer zone di sekitar Depo Pertamina Plumpang.