Demokrat Tolak Tudingan Aktor Ijazah Palsu Jokowi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menampik tuduhan partai itu menjadi aktor di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Ia pun menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan nilai-nilai etika politik yang selama ini dipegang Partai Demokrat.

“Tuduhan itu jauh dari tabiat dan etika politik yang kami anut, karena kami pantang menggunakan cara-cara kotor seperti yang dituduhkan segelintir orang ini," ujar Herman saat dikonfirmasi, Senin (28/7) di Jakarta.

Herman juga menyinggung Partai Demokrat memahami maksud dan pola di balik tuduhan tersebut. Namun, tetap meyakini kebenaran, Demokrat tidak terlibat dan akan mengalahkan segala bentuk fitnah yang ada.

"Kami yakin kebenaran akan tiba pada saatnya, dan mengalahkan kezaliman," tegas dia.

Senada, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra juga menilai tuduhan tersebut hanya merupakan fitnah yang tidak berdasar. Ia menyoroti istilah 'partai biru' yang kerap diarahkan kepada Partai Demokrat sebagai bentuk upaya mencemarkan nama baik.

"Pernyataan tersebut tidak benar dan menyesatkan. Kami tidak pernah berada di balik isu tersebut. Ini adalah fitnah yang tidak berdasar," tegas Herzaky.

Terkait keterlibatan mantan Politikus Partai Demokrat, Roy Suryo, dalam dugaan ijazah palsu Jokowi, Herzaky menegaskan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari Partai Demokrat sejak 2019. 

Keputusan pengunduran diri tersebut diambil karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.

"Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak lima tahun lalu. Jadi, tidak tepat jika opini pribadinya dikaitkan dengan sikap resmi partai," ungkap Herzaky.

Partai Demokrat juga menepis narasi yang mencoba mengadu domba antara Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Herzaky menggarisbawahi bahwa hubungan kedua keluarga berjalan sangat baik dan penuh saling hormat.

Ia mencontohkan kehadiran Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dalam Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta balasan kehadiran perwakilan Demokrat dalam Kongres PSI. Bahkan, Gibran secara langsung menjenguk SBY saat menjalani perawatan di RSPAD.

"Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi politik," beber Herzaky.

Baca juga: Jokowi Lapor Kisruh Ijazah Palsu Ke Polda Metro Jaya 

Menurut dia, ada aktor-aktor tertentu yang mencoba memancing di air keruh dan memanfaatkan isu ini untuk memecah belah. Ia mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk provokasi yang tidak etis dan berbahaya bagi demokrasi.

"Upaya mengadu domba semacam ini harus dihentikan. Ini tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat," tutur Herzaky.

Sebelumnya, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina memberikan pernyataan tersirat dalam sebuah talkshow di televisi. Ia menyebut dalang isu ijazah palsu Jokowi berasal dari 'partai biru' yang belum bisa move on dari kekalahan Pilpres 2024.

Kemudian, 'partai biru' tersebut diasumsikan ke Partai Demokrat dan PAN yang ada di dalam koalisi pemerintahan. Namun, karena PAN lebih dekat dengan pemerintah, maka Partai Demokrat jadi pihak yang tertuduh.

"Iya, bisa jadi partai politik, dan memang kita sudah tahu ya kan saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya, sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh" kata Silfester.