Deklarasi Capres Terlalu Dini Dinilai Cuma Picu Polarisasi

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, maraknya deklarasi dukungan untuk tokoh bakal calon presiden (capres) 2024 belakangan ini bisa memunculkan polarisasi massa di masyarakat. Padahal, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih lama.

"Akibat adanya deklarasi-deklarasi pencapresan, terjadi pembelahan di awal. Politik identitas dan polarisasi di masyarakat mulai marak lagi," ujar Fahri dalam keterangannya, Selasa (11/10).

Ia menyebut, bahkan sebenarnya jadwal pendaftaran pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) pada pilpres 2024 masih satu tahun lagi, yaitu pada akhir tahun 2023, tepatnya 19 Oktober sampai 25 November 2023.

Seharusnya yang dibicarakan saat ini kata dia adalah persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang mengancam bangsa. Setelah itu dicari sosok yang tepat untuk mengatasi persoalan itu, baru kemudian dipilih untuk dideklarasi sebagai capres.

"Setelah matang dibicarakan, baru memunculkan calonnya," ujar Fahri yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Fahri juga menilai sejumlah tokoh yang dideklarasikan untuk menjadi kandidat Pilpres 2024 masih minim ide. 

Imbasnya yang dirugikan masyarakat karena sudah terbentuk polarisasi dukungan akibat adanya banyak capres padahal pesta demokrasi masih lama.

Menurutnya satu tahun ke depan akan diisi pertarungan kosong oleh pihak yang sudah mendeklarasikan capresnya. Ia mengimbau agar pemerintah dan penyelenggara pemilu juga memikirkan dampak negatifnya dari terlalu dini deklarasi capres ini.

"Pemilihan legislatif (pileg) juga jadi kosong tidak relevan. Kasihan rakyat terbelah sebelum waktunya dalam bahaya," tandas Fahri. 

Setidaknya sudah ada tiga partai politik yang mendeklarasikan capresnya secara terang-terangan. Partai Gerindra mencalonkan Prabowo Subianto, Partai NasDem mencalonkan Anies Baswedan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencalonkan Ganjar Pranowo.