10 November 2025
12:27 WIB
Daftar 10 Pahlawan Nasional Tahun 2025
Pengajuan aktivis buruh Marsinah sebagai Pahlawan Nasional sudah dilakukan berbagai serikat buruh di Indonesia sejak tahun 2022 lalu
Editor: Nofanolo Zagoto
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). ANTARA/Andi Firdaus
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara. Tokoh yang mendapatkan gelar tersebut di antaranya Soeharto, Gus Dur, Sarwo Edhie Wibowo, hingga Marsinah.
Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional berlangsung di Istana Jakarta, Senin (10/11), diawali dengan prosesi mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan yang dipimpin langsung Presiden.
Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.
Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta perwakilan keluarga Pahlawan Nasional yang namanya diumumkan hari ini.
Upacara diakhiri dengan penyerahan plakat dan dokumen gelar kepada keluarga ahli waris. Pemerintah berharap penganugerahan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi bagi bangsa.
Pengumuman ini merupakan yang terbaru setelah penetapan pahlawan nasional pada 8 November 2023 oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Di 2025, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:
1. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) - Jawa Timur (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)
2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto -Jawa Tengah (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)
3. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja - Jawa Barat (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)
4. Hj. Rahmah El Yunusiyyah - Sumatra Barat (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
5. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo - Jawa Tengah (Bidang Perjuangan Bersenjata)
6. Sultan Muhammad Salahuddin - Nusa Tenggara Barat (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)
7. Syaikhona Muhammad Kholil - Jawa Timur (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
8. Tuan Rondahaim Saragih - Sumatra Utara (Bidang Perjuangan Bersenjata)
9. Zainal Abidin Syah - Maluku Utara (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).
10. Marsinah - Jawa Timur (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan).
Marsinah Sejak 2022
Terkait penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan kepada aktivis buruh Marsinah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pengajuannya sudah dilakukan sejak 2022.
Khofifah menjelaskan, pengusulan tersebut dilakukan berbagai serikat buruh di Indonesia, termasuk dari Jawa Timur dan Jakarta. Proses pengajuan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
"Marsinah itu dari tahun 2022, sudah pernah diajukan, cuma kelengkapannya itu memang masih sangat minim. Ketika May Day (Hari Buruh) itu, hampir serentaklah seluruh serikat buruh, termasuk yang di Jawa Timur, memasukkan salah satu rekomendasinya adalah pengajuan gelar Pahlawan Nasional," ujar Khofifah saat menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11).
Baca juga: Soeharto Pahlawan Nasional, Tutut: Boleh Kontra Tapi Jangan Ekstrem
Khofifah menuturkan usulan dari serikat buruh di Jakarta untuk gelar tersebut juga mendapat tanggapan yang positif dari Presiden Prabowo Subianto.
"Ketika di Jakarta, langsung mendapatkan respons dari Pak Presiden Prabowo. Kata Pak Presiden, 'Oh iya, kalau itu saya juga dukung'. Kira-kira begitulah," ucapnya.
Sebagai tindak lanjut dari usulan itu, lanjut Khofifah, dibentuk posko Marsinah untuk melengkapi berbagai data primer dan dokumen pendukung. Upaya ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi dari sumber-sumber utama.
Gubernur juga menilai TP2GD dan Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi sangat proaktif selama proses pengusulan dan pengumpulan data ini.
"Kami kemudian mencarikan data-data primer. Karena kan tidak bisa di-googling gitu ya, jadi kita mesti ke beberapa media untuk mencari dokumen-dokumen supaya kita mendapatkan data primer," imbuhnya.