Selamat

Rabu, 26 Januari 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

15 Januari 2022

17:18 WIB

CSR, Maksud Baik Namun Miskin Standar Praktik

Maksud baik dari pelaksanaan CSR kerap kali kurang dirasa manfaatnya karena regulasi yang tidak mapan dan banyaknya penyelewengan yang terjadi

Penulis: Gisesya Ranggawari, Oktarina Paramitha Sandy, Wandha Nur Hidayat,

Editor: Leo Wisnu Susapto

CSR, Maksud Baik Namun Miskin Standar Praktik
Ilustrasi CSR (Corporate social responsibility). Shutterstock/dok

JAKARTA – Pada 2010, International Organization for Standardization (ISO) merilis panduan standar pelaksanaan tanggung jawab sosial yang disebut ISO 26000. Tujuannya untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dalam semua kegiatan atau operasional organisasi.

Organisasi yang dicakup ISO 26000 adalah semua jenis organisasi, termasuk perusahaan. Praktik tanggung jawab perusahaan ini dikenal dengan corporate social responsibility (CSR). Praktik tanggung jawab sosial dalam panduan ini bersifat sukarela.

Sebelum ISO 26000 ini dilansir, pemerintah Indonesia sejatinya sudah lebih dulu mengatur tentang CSR dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Sekadar informasi, ketentuan mengenai perseroan terbatas di Indonesia pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang dibuat era kolonial Belanda dan mulai berlaku pada 1848. Setelah itu, ketentuan tentang perseroan terbatas diatur secara tegas dengan UU Nomor 1 Tahun 1995, sebelum akhirnya diubah dengan UU 40 Tahun 2007.

Ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan sendiri, baru disinggung di UU 40 Tahun 2007. Berbeda dengan ISO 26000 yang bersifat sukarela (voluntarily), beleid tersebut menjadikan praktik CSR sebagai kewajiban bagi perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Kemudian, pemerintah membuat regulasi turunannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PP ini menyatakan, perseroan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenai sanksi.

UU dan aturan turunan boleh saja hadir mengatur pelaksanaan CSR, tetapi pada praktiknya, pelaksanaan CSR masih seringkali bermasalah. Mulai dari ketidaksesuaian dengan standar ISO 26000, hingga penyelewengan dana CSR itu sendiri.

Kerap kali terdengar, ada praktik korupsi yang mewarnai pelaksanaan CSR, khususnya di perusahaan milik negara seperti BUMN dan BUMD. Masih segar dalam ingatan, pada 2020 terkuak dugaan korupsi dana CSR PDAM Kota Tegal untuk penanganan covid-19.

Tiga tahun sebelumnya, ada kasus korupsi CSR PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dan PT Brantas Abipraya yang diduga untuk meluluskan izin rekomendasi AMDAL. Mundur ke belakang lagi pada 2016, terkuak kasus proyek fiktif dana CSR yang dilakukan Kepala Cabang PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) di Cilegon. Kemudian, mencuat pula penyelewengan dana CSR oleh Pertamina Foundation sepanjang 2012-2014.

Pemahaman dan Regulasi
Pendiri sekaligus Chairman The La Tofi School of CSR, La Tofi, menilai praktik pengelolaan dan pengawasan CSR di Indonesia memang masih compang-camping. Satu sisi, banyak dari perusahaan yang belum memandang CSR sebagai bagian dari strategi bisnis mereka.

Padahal CSR seharusnya dilaksanakan sejalan dengan rencana kerja tahunan perseroan. Harus ada pula persetujuan dari dewan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tetapi pimpinan perusahaan, kata La Tofi, umumnya masih menganggap CSR sebatas sebagai aksi kedermawanan.

“Mereka menganggap CSR itu sekadar penyisihan dari laba bersih yang tidak harus kembali menjadi manfaat pada bisnis perusahaan, tetapi sebagai sebuah kedermawanan perusahaan. Itu yang terjadi saat ini,” ujarnya kepada Validnews, Minggu (9/1).

Padahal jika CSR dipahami sebagai tools dari strategi bisnis, lanjut dia, tanpa regulasi yang utuh pun seyogianya perusahaan akan melakukannya dengan baik. Terlebih lagi, keberlanjutan bisnis mereka, terkait erat dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat.

“CSR ini, secara konsep, untuk merawat bumi yang dirusak oleh karena operasi perusahaan. Kita tahu bahwa bumi itu memberi kehidupan yang lebih lestari bagi bisnis itu. Jadi kita rawat bumi ini, kita kompensasikan apa yang kita rusak,” ucap La Tofi.

Pendapat itu selaras dengan John Elkington (1994) dalam bukunya berjudul Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business. Dia mencetuskan konsep profit yakni tanggung jawab perusahaan kepada shareholder. Lalu konsep planet, tanggung jawab perusahaan pada keberlanjutan daya dukung alam. Serta people, tanggung jawab perusahaan pada stakeholder

Sayangnya, kata La Tofi, baik ISO 26000 maupun PP Nomor 47 Tahun 2012, belum secara detail menunjukkan bagaimana seharusnya standar praktik pengelolaan CSR dilakukan. Mekanisme pelaporan tentang kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pun belum sepenuhnya memadai.

Selama ini, hanya perusahaan-perusahaan terbuka (Tbk) yang harus membuka informasi mengenai apa saja operasi yang dilakukan perusahaan, termasuk sustainability report. Sayang seribu sayang, sejauh ini memang tak ada regulasi, termasuk PP yang mengatur sanksi terkait pengelolaan CSR.

“Negara seharusnya jangan hanya tahu bahwa perusahaan membayar pajak. Tetapi juga harus memastikan perusahaan itu bertanggung jawab atas dampak atau risiko bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat melalui CSR,” serunya.

Pajak yang dibayarkan kepada negara adalah satu hal, lanjut La Tofi. Sementara penyisihan laba untuk CSR adalah hal lain. Pajak, menurut dia, seharusnya tidak dianggap sebagai ongkos risiko bisnis tersebut.

“Mereka tidak mengerti, sehingga kerusakan lingkungan masih terjadi. Itu semua siapa sebenarnya yang memberi kontribusi terhadap kerusakan lingkungan? Tentu saja perusahaan-perusahaan,” ucap penulis buku Kill CSR itu.

Tidak Mendesak
La Tofi berpendapat, tidak adanya standar praktik CSR, berhubungan dengan tidak jelasnya kementerian atau lembaga mana dari pemerintah yang menjadi leading sector. Untuk itu, dia mengusulkan dibentuk semacam lembaga atau komisi nasional khusus.

Komisi ini berisi para ahli yang bertugas membuat kebijakan ataupun aturan standar praktik CSR, serta mendengar keinginan perusahaan melalui asosiasi-asosiasi. Adapun perusahaan, hanya dianggap sebagai user saja sehingga tidak masuk dalam komisi, selain alasan konflik kepentingan.

“Apabila sudah ditetapkan standar praktiknya, kemudian kita mengadakan penghargaan untuk menghitung semua yang dilakukan oleh perusahaan. Maka akan jelas kontribusi dari perusahaan itu terhadap bangsa ini, lingkungan hidup, dan masyarakat,” urai dia.

Menurut dia, pembentukan komisi ini lebih mendesak, dibanding membuat instrumen yuridis selevel undang-undang seperti yang pernah dilakukan sekitar 4-5 tahun lalu dengan RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Senada, Ketua Komite Tetap Sosio-ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Maria Dian Nurani juga memandang, tidak diperlukan suatu regulasi baru yang khusus mengatur CSR. Bahkan, Kadin sebenarnya menolak peraturan daerah (perda) terkait CSR.

Selama ini peregulasian CSR dinilai hanya untuk ‘mengincar’ besaran dananya saja, tetapi kurang mempedulikan pemanfaatannya. Akibatnya, CSR kerap kali dirasa seolah menjadi pajak berganda yang dikenakan sekian persen dari profit perusahaan.

Jika CSR ingin diregulasikan secara utuh, imbuhnya, maka harus ada mekanisme kontrol dan transparansi yang jelas dari pemerintah. Tetapi, kata dia, kembali lagi, CSR adalah manajemen dampak dari operasi bisnis yang tidak harus dikerjasamakan dengan pemerintah.

Maria mengatakan, di satu sisi, perusahaan ingin dana CSR langsung digunakan dalam program untuk solusi suatu masalah di lingkungan atau masyarakat. Sementara pemerintah cenderung ingin dana itu lebih dulu masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Banyak perusahaan yang tidak mau melakukan itu. Tapi kadang-kadang diancam dengan perda karena dianggap menolak, dengan ancaman sampai pencabutan izin. Yang seperti itu harus diperbaiki,” urainya kepada Validnews, Kamis (13/1).

Hanya saja, Kadin tidak memandang perlu pembentukan lembaga baru khusus terkait CSR. Praktik pengelolaan CSR seharusnya sudah bisa dan cukup mengacu pada ISO 26000 dan pelaporannya cukup dengan sustainability report yang disampaikan secara rutin.

Multi-Stakeholders
Selain sustainability report, Maria mengungkapkan sebenarnya pengawasan terhadap operasi bisnis perusahaan juga dilakukan oleh pasar. Pasalnya, kerusakan lingkungan maupun sosial dari perusahaan menjadi pertimbangan bagi investor untuk memberi pinjaman.

“Itu ada yang mengukur namanya Environmental, Social and Governance atau ESG. Itu biasanya ada lembaga yang melakukan rating, dan investor melihat itu. Jadi sekarang yang mengawasi lebih ke pasar,” ungkap dia.

Ketiadaan regulasi utuh, menurutnya juga bukan menjadi pokok masalah dalam pelaksanaan CSR termasuk potensi terjadinya penyalahgunaan dana. Masalahnya, menurut dia adalah adanya kesalahpahaman mengartikan CSR dan pelaksanaannya yang minim keterlibatan multi-stakeholders.

Dia bercerita, seringkali pemerintah hanya memberi daftar program, lalu meminta perusahaan membiayainya. Padahal program itu belum tentu dirasa sesuai dengan keinginan perusahaan, dan pelaksanaan programnya pun tidak bisa mereka ketahui.

“Jadi salah satu yang kami sarankan untuk pemerintah itu sebetulnya ketika mereka mendata, bukan cuma mendata uang yang sudah dikeluarkan perusahaan, dan bukan cuma mendata kegiatan CSR yang kerja sama dengan pemerintah tetapi semua kegiatan CSR,” tuturnya.

Untuk mendorong tujuan dan manfaat yang jelas serta transparan dalam pengelolaannya, kata Maria, maka dibutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap praktik CSR. Jadi, lanjut Maria, pembicaraan pokok tentang dampak dari CSR, bukan sekadar jumlah uangnya.

Dia juga berharap paradigma pelaksanaan CSR bergeser lebih kepada pemberian insentif ketimbang disinsentif. Dengan begitu, diyakini perusahaan bakal lebih terdorong untuk jor-joran menggarap CSR agar manfaatnya lebih besar.

“Banyak perusahaan yang ingin ada penghargaan, ada juga yang mengharap pengurangan pajak kalau sudah membantu ini-itu. Dulu sebetulnya sudah ada peraturan pajaknya, tetapi pelaksanaannya yang belum jelas bagaimana, kegiatan apa yang bisa dikurangi pajaknya. Kalau di Amerika Serikat itu kegiatan filantropi gede karena insentif pajaknya besar,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nevi Zuairina, mengamini perlunya kerja sama multi-stakeholders dalam pengelolaan CSR. Bukan hanya antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, tetapi juga bisa antara perusahaan dengan perusahaan.

Dia pun mengusulkan dibentuknya forum CSR di tingkat nasional maupun daerah kabupaten/kota. Mengambil contoh Jawa Barat, forum yang terdiri dari perusahaan-perusahaan di daerah itu diklaim telah berhasil melaksanakan CSR yang berdampak mulai dari bidang ekonomi kecil dan menengah, pendidikan, hingga kesehatan.

Sekitar 60 perusahaan swasta, BUMD, dan BUMN di dalam forum tersebut membangun 173 ruang kelas baru dan sembilan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), di 14 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

“Anggaran total untuk membangun 173 ruang kelas baru dan sembilan Puskesmas PONED serta infrastruktur lainnya mencapai Rp500 miliar. Ini artinya jika bisa disinergikan, dampaknya akan sangat terasa,” ucap Nevi.


Butuh Regulasi
Berbeda dengan Kadin, Nevi memandang regulasi yang utuh tetap diperlukan agar CSR kontribusi CSR bisa dimaksimalkan dalam pembangunan berkelanjutan. UU Perseroan Terbatas maupun UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dianggapnya belum memadai.

Selain itu, lanjutnya, perlu juga ada pengaturan mengenai mekanisme sanksi. Dia juga berpendapat, regulasi seharusnya mengatur pengelolaan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penentuan sasaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta penghargaan (reward).

“Dibutuhkan regulasi khusus dalam bentuk undang-undang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat menjadi payung bagi peraturan perundangan di bawahnya. Baik itu peraturan pemerintahan, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota, dan lainnya,” jelas Nevi.

Kendala lain yang terlihat adalah, masih banyaknya pungutan liar, iklim usaha yang tidak sehat, juga korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membuat perusahaan sangat terbebani dalam pelaksanaan CSR. Ta heran, kendati dilakukan, manfaatnya kurang terasa maksimal.

Pemerintah sendiri, sudah seyogianya menjadi pihak yang mengoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan CSR sesuai kebutuhan daerah di mana perusahaan itu beroperasi. Asesmen kebutuhan yang dimaksud dapat dilakukan bersama lembaga lain seperti perguruan tinggi dan LSM.

“Jadi pelaksanaan program CSR berjalan secara bersamaan dengan proses pembangunan di daerah tersebut,” ujar dia.

Sayang, terkait dengan kebutuhan regulasi setingkat undang-undang, Kementerian Sosial masih menolak memberikan penjelasan. Pejabat yang berjanji untuk menjawab pertanyaan redaksi, tiba-tiba tak bisa dihubungi hingga tenggat penulisan.

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihubungi mengenai celah korupsi pelaksanaan CSR pun menolak berpendapat. Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan beralasan, belum pernah mengkaji topik ini, meski telah terjadi beberapa kasus korupsi dana CSR.

“Tidak pernah KPK bikin kajiannya. Jadi mohon maaf enggak bisa kasih input atau komentar soal topik ini,” balas Pahala melalui WhatsApp. 




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER